Pelayananpublik.id- Bantuan Sosial Komunikasi Masyarakat (Baskomas) Alamku Hijau menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Discussion of Share Water Challenge dengan tema “Enhancing Multi-Stakeholder Collaboration for Sustainable Water Resources Management in the Brantas Watershed (DAS Brantas)”, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Pertemuan UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Wonojati Malang, Jalan Raya Mondoroko No. 01 Banjararum, Singosari, Kabupaten Malang itu menjadi ruang pertemuan berbagai pihak untuk membahas tantangan pengelolaan sumber daya air di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas.
Forum tersebut menghadirkan akademisi, pemerintah, praktisi lingkungan, perusahaan, hingga pegiat sosial lingkungan. Mereka sepakat bahwa kondisi DAS Brantas membutuhkan perhatian serius dan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air di masa depan.
Ketua Umum Baskomas Alamku Hijau, Fitri Harianto, menegaskan FGD ini bukan sekadar diskusi formal, tetapi menjadi momentum membangun kesadaran bersama terkait ancaman lingkungan yang terus berkembang.
“DAS Brantas adalah sumber kehidupan jutaan masyarakat di Jawa Timur. Kalau pengelolaannya tidak dilakukan secara serius dan bersama-sama, ancaman krisis air dan kerusakan lingkungan akan semakin nyata,” tegas pria yang akrab disapa Cak Ndan itu.
Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan ekosistem DAS Brantas. Ia menilai persoalan lingkungan tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah atau komunitas tertentu.
“Semua pihak harus terlibat, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi soal masa depan generasi mendatang,” ujarnya.
FGD tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang. Salah satunya, Utik Triwulan, yang menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan ekologi di kawasan hulu dan hilir DAS Brantas.
Ia menjelaskan perubahan tata guna lahan dan alih fungsi kawasan hijau menjadi salah satu ancaman terbesar terhadap keberlanjutan sumber daya air.
“Ketika kawasan resapan terus berkurang, maka kemampuan alam menyimpan air juga menurun. Dampaknya bukan hanya banjir saat musim hujan, tetapi juga kekeringan saat kemarau,” sebutnya.
Sementara itu, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Arif Tomy Prihatmoko, menekankan pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan lingkungan secara konsisten. Menurutnya, pengelolaan DAS tidak cukup hanya dengan program jangka pendek, tetapi membutuhkan kebijakan berkelanjutan yang didukung semua pihak.
“Kesadaran lingkungan harus dibangun bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan pelaku usaha,” katanya.
Dari sektor korporasi, Sustainability Lead PT Bentoel Prima, Partha Winata, menyampaikan dunia usaha juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Ia menilai pendekatan kolaboratif menjadi langkah paling realistis dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan ancaman krisis air.
“Perusahaan harus menjadi bagian dari solusi. Keberlanjutan lingkungan adalah investasi jangka panjang, bukan sekadar kewajiban,” ujarnya.
Perwakilan Perum Jasa Tirta I, Aulia Agusta Alamsjah, turut menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya air berbasis data dan penguatan sinergi antarinstansi. Menurutnya, DAS Brantas memiliki peran vital dalam menopang kebutuhan air masyarakat, pertanian, hingga industri di Jawa Timur.
“Kalau DAS Brantas terganggu, dampaknya akan sangat luas. Karena itu pengelolaannya harus terintegrasi dan berkelanjutan,” katanya.
Hal senada disampaikan perwakilan BP DAS Brantas Sampean, Agung Praptadi, yang menilai rehabilitasi kawasan hulu harus menjadi prioritas bersama. Ia menyebut kerusakan kawasan hutan dan berkurangnya vegetasi menjadi faktor utama yang memperparah kondisi DAS saat ini.
“Kita harus mulai memikirkan langkah konkret untuk pemulihan kawasan DAS, terutama di wilayah hulu,” ujarnya.
Cak Ndan membeberkan FGD berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dan gagasan dari peserta. Diskusi tidak hanya membahas persoalan teknis pengelolaan air, tetapi juga strategi membangun kesadaran publik terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Para peserta juga menyoroti meningkatnya ancaman perubahan iklim, eksploitasi sumber daya alam, hingga alih fungsi lahan yang dinilai semakin memperburuk kondisi DAS Brantas.
Melalui forum ini, Baskomas Alamku Hijau berharap lahir langkah nyata dan kolaborasi berkelanjutan antar pemangku kepentingan dalam menjaga sumber daya air di kawasan DAS Brantas.
“Kita tidak boleh menunggu sampai krisis benar-benar terjadi. Upaya penyelamatan lingkungan harus dimulai sekarang,” seru Cak Ndan.
“FGD ini menjadi pengingat keberlanjutan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tugas bersama seluruh elemen masyarakat. DAS Brantas bukan sekadar aliran sungai, melainkan denyut kehidupan yang harus dijaga bersama demi masa depan Jawa Timur,” pungkas Cak Ndan. (*)