Pelayananpublik.id – Brigade Mahasiswa Masyarakat Pancasila Indonesia Provinsi Sumatera Utara (BM MPI Sumut) mendesak Pemprov Sumut mengusut tuntas temuan paket bansos yang berkurang takaran di Kabupaten Simalungun.
Ketua BM MPI Sumut, Rendi Yuzi Andika Harahap sangat menyayangkan dengan adanya temuan paket bansos yang berkurang dari standarnya.
Dia menerangkan temuan itu berawal dari informasi anggota DPRD Sumut, Rony Reynaldo Situmorang yang menemukan adanya isi paket sembako yang tidak sesuai takaran sebenarnya.
“BM MPI Sumut sangat menyayangkan hal itu terjadi, kami meminta Pemprov Sumut serius mengusut tuntas masalah ini, begitu juga dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, karena jika memang terbukti ditemukan adanya penyelewengan, maka hal tersebut akan sangat mencederai rasa keadilan,” ujar Rendi kepada pelayananpublik.id melalui pesan digital pada Jumat (22/5/2020).
Menurutnya, kondisi rakyat saat ini sedang kesusahan untuk bertahan akibat adanya pandemi Covid-19.
“Kondisi saat ini tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan,” tambahnya.
BM PMI Sumut berharap Pemprov Sumut dan Pemkab Simalungun tidak saling serang terkait masalah tersebut.
“Bisa jadi ada pihak lain yang memanfaatkan situasi saat ini untuk memperkaya diri sendiri. Intinya BM MPI Sumut meminta Pemprov Sumut beserta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas masalah ini, karena kami tidak ingin ada “begal” bansos yang merugikan rakyat Sumatera Utara,” pungkas Rendi.
Dikutip dari Berisatu.com, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menarik bantuan sosial (bansos) dalam bentuk paket sembako untuk 78.659 kepala keluarga (KK) yang sempat menimbulkan masalah di Kabupaten Simalungun.
Penarikan paket sembako oleh pemerintah terpaksa dilakukan karena takaran beras yang seharusnya diterima masyarakat seberat 10 kilogram (kg) berkurang 1,5-2,5 kg, dan berat gula berkurang seberat 2-2,5 ons dari berat 2 kg.
“Bantuan paket sembako ini sudah ditarik. Bantuan sembako ini akan disalurkan kembali setelah Lebaran. Tentunya, takaran beratnya harus diperbaiki,” ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut Zonny Waldi, Rabu (20/5/2020).
Zonny menastikan, tidak ada unsur kesengajaan di balik berkurangnya takaran bantuan sembako tersebut. Masalah ini tentunya harus diperbaiki, sehingga berkurangnya takaran bantuan dalam bentuk sembako ini harus diperbaiki.
“Berat bantuan berkurang karena mungkin dikerjakan secara terburu-buru. Proses pengerjaannya melibatkan banyak orang. Ini tidak terlepas karena faktor kelelahan. Paket bantuan untuk masyarakat pun dipastikan berkualitas,” katanya.