Jika Karhutla Masih Marak, Pangdam dan Kapolda Siap-siap Dicopot

Pelayananpublik.id- Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menjadi masalah serius karena seringkali tidak tertangani dengan maksimal. Hasilnya, kerugian ekonomi membayangi daerah hingga nasional akibat bencana itu.

Untuk itu, kali ini Presiden Jokowi tak main-main dalam penanganan Karhutla ini. Ia pun mengancam akan meminta Kapolres, Kapolda hingga Pangdam dicopot dari jabatannya jika tak bisa mengatasi masalah ini.

“Saya telepon ke Panglima TNI saya minta dicopot yang tidak bisa mengatasi, saya telepon lagi mungkin 3 atau 4 hari yang lalu kepada Kapolri dengan perintah yang sama dicopot atau enggak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan,” kata Jokowi dilansir dari laman Setkab RI, Selasa (6/7).

bank sumut selamat hari raya idul fitri

Aturan itu, kata Jokowi, masih sama tetap sama sebagaimana yang disampaikan tahun 2015 lalu untuk Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres.

Untuk itu, Presiden meminta kepada Pemda, Gubernur, Bupati, Walikota juga berperan dalam mengatasi Karhutla ini karena kerugian ekonomi besar sekali.

“Jadi Pak Panglima Pak Kapolri, saya ingatkan lagi masih berlaku aturan main kita. Aturannya simpel saja kan, karena saya engga bisa nyopot Gubernur, engga bisa nyopot Bupati atau Walikota, jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai, ada api sekecil apapun segera diselesaikan sudah,” sambung Presiden.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Gubernur, Pangdam, Kapolda berkolaborasi, bekerja sama dibantu dari Pemerintah Pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, dan Badan Restorasi Gambut (BRG) dan mengatasi dan mencegah terjadinya Karhutla.

Ia pun mengatakan upaya pencegahan juga tak kalah penting sebelum terjadi kerugian yang lebih besar.

“Usahakan jangan sampai kejadian baru kita bergerak, api sekecil apa pun segera padamkan, kerugian gede sekali kalau kita hitung,” katanya.

Sebelumnya, Jokowi menyebut di tahun 2015, kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan ini mencapai Rp221 trililun dan mencakup 2,6 juta hektar.

Sementara pada tahun 2018, angka tersebut telah berhasil diturunkan hingga mencapai 81 persen.

Namun ada kecenderungan jika tahun ini angka angka kebakaran hutan dan lahan menunjukkan gejala kenaikan. (Nur Fatimah)