Perbaharui Data Warga Miskin, Kemensos Pakai SIKS-NG

Pelayananpublik.id- Bantuan sosial dari pemerintah terkadang tidak diterima secara merata oleh warga tidak mampu.

Malah kadang bantuan sosial itu didapat oleh orang-orang yang tidak berhak. Hal itu karena data warga miskin tidak valid dan tidak terperhaharui dengan benar.

Untuk itu, pemerintah perlu melakukan verifikasi dan validasi secara berkala sesuai dengan jenis program bantuan yang ada.

Hal itu dikatakan Sekjen Kemensos, Hartono Laras seperti dikutip dari laman Setkab RI, Senin (22/7).

Ia menyebut Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos)

Untuk mendapatkan data yang up to date tersebut, lanjut Sekjen, pelu dilakukan

Berkaitan dengan itu, Sekjen Kemensos mengemukakan, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) secara terus menerus mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) dengan nomengklatur SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generatin) terkait data warga miskin.

Sistem ini secara online dapat diakses oleh Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

“Kementerian Sosial didukung oleh Pemerintahan Daerah  melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan yang akurat, up to date, dan terintegrasi,” katanya.

Dengan demikian, pelaporan pendaftaran, atau perubahan data dilakukan secara berjenjang dari tingkat pedesaan/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kotamadya, gubernur, sampai pada Menteri Sosial.

Selanjutnya, data kemiskinan yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai data terpadu yang dapat dipergunakan oleh kementerian/lembaga terkait untuk penanganan kemiskinan.

“Aplikasi SIKS-NG dilengkapi dengan variable-variabel yang terdapat dalam form Basis Data Terpadu, sehingga informasi yang dibutuhkan tentang masyarakat miskin akan semakin lengkap. Dengan demikian akan memudahkan untuk mengintegrasikannya ke dalam Basis Data Terpadu dan seluruh program perlindungan sosial secara nasional,” jelasnya lagi.

Data lengkap dan terpadu seperti itu diperlukan agar bantuan dari pemerintah tidak salah sasaran.

Seperti yang diketahui Kemensos memiliki beberapa program bantuan untuk keluarga tidak mampu diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBe), Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Komunitas Adat Terpencit (KAT), dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial. (Nur Fatimah)

Leave a Reply

Your email address will not be published.