PLN selamat natal 2022

Pemerintah Umumkan Kenaikan Harga BBM Pertalite Pekan Depan

Pelayananpublik.id- Pemerintah RI akan mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite pada pekan depan.

Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Ia mengatakan kenaikan harga Pertalite dilakukan karena beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia sudah terlalu besar untuk menanggung biaya subsidi BBM khusus penugasan seperti Pertalite dan juga Solar Subsidi.

Sebagaimana diketahui, pada APBN 2022 ini, subsidi untuk energi senilai Rp 502,4 triliun. Subsidi itu digunakan untuk BBM, LPG dan juga listrik.

“Minggu depan Presiden akan mengumumkan terkait apa dan bagaimana mengenai harga BBM ini. Jadi presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian, karena harga BBM kita jauh lebih murah di kawasan¬†ini, dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita,” katanya dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (19/8/2022).

Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak akan ragu untuk mengambil keputusan yang tidak populer seperti menaikkan harga BBM yang masih subsidi jika kebijakan tersebut memang benar-benar dibutuhkan.

Jokowi menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan pilihan paling terakhir.

“Kalau memang APBN tidak mampu memang harus kita putuskan (kenaikan harga BBM),” kata Jokowi dilansir dari CNBC Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi menjawab pertanyaan apakah pemerintah berani mengambil kebijakan yang tidak populer menjelang tahun politik, salah satunya adalah dengan menaikkan harga BBM di kala kenaikan harga minyak.

Jokowi menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat. Menurutnya, kebijakan yang ditempuh pemerintah tidak memperhitungkan populer atau tidak, melainkan berdasarkan kalkulasi yang matang.

“Kebijakan itu yang paling penting itu harus mengutamakan rakyat, dengan kalkulasi yang detail, ada angka-angkanya bukan karena populer dan tidak populer. Paling penting memang jangan membebani rakyat,” kata Jokowi. (*)