Pelayananpublik.id- Tindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang memblokir sejumlah situs pembayaran dan game menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
Tindakan Kominfo ini dianggap membuang anggaran dan tidak perlu karena pada kenyataannya situs judi online tidak diblokir.
Terkait anggaran sendiri, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan anggaran Kominfo terus naik dalam tiga tahun berturut-turut meski pandemi covid-19 sedang melanda Indonesia.
Sri Mulyani mengatakan alasannya karena ada biaya tambahan untuk membangun infrastruktur digital.
Ia menjelaskan pada 2019 anggaran Kominfo hanya Rp5,3 triliun, kemudian naik 73 persen menjadi Rp20 triliun di 2020. Lalu naik lagi jadi Rp26 triliun di 2021 dan Rp27 triliun di 2022.
“Ini dipakai untuk membangun fondasi infrastruktur, nggak mungkin ada transformasi digital dan digitalisasi apabila infrastruktur digital tak dibangun,” kata Sri Mulyani dalam acara Digitalisasi Sebagai Sarana Pencegahan Korupsi, Rabu (3/8).
Anggaran itu juga untuk membangun BTS 4G di 4.200 desa, terutama daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) agar turut menjadi prioritas sehingga masyarakatnya bisa menikmati transformasi digital
Ia juga menceritakan langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencegah korupsi di APBN. Salah satunya dengan transformasi digital dalam semua transaksi keuangan negara.
“Hal ini sesuai instruksi presiden bahwa kesempatan dan peluang untuk terjadinya korupsi di dalam transaksi yang dapat mengurangi penerimaan negara harus dihapuskan,” katanya.
Ia mengatakan dengan membangun platform digital, kemungkinan terjadinya praktek bisnis yang tak baik dan koruptif bisa dikurangi bahkan sampai ditutup. (*)