Pelayananpublik.id- Kurikulum Merdeka saat ini akan diterapkan di sekolah-sekolah Indonesia. Seperti biasanya, ketika ada kurikulum baru maka ada banyak pro dan kontra terkaitnya.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sendiri sempat membeberkan lima kesalahpahaman dalam implementasi Kurikulum Merdeka.
Saat ini masih banyak miskonsepsi atau kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan situs Kemdikbud, Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dengan konten yang lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
Selain itu, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.
Kemendikbudristek pun meluruskan beberapa miskonsepsi yang kerap terjadi.
Dikutip dari Instagram resmi Direktorat SMP Kemendikbudristek @ditsmp.kemdikbud, Rabu (3/8), berikut lima miskonsepsi pada implementasi Kurikulum Merdeka.
1. Ganti Kurikulum
Konsep dalam kurikulum ini bukan mengganti kurikulum baru. Padahal yang ditekankan dalam hal ini adalah bagaimana melihat Kurikulum Merdeka sebagai alat untuk mencapai tujuan pemulihan pembelajaran.
2. Benar-Salah Absolut
Banyak yang memiliki persepsi tentang penerapan Kurikulum Merdeka yang benar ataupun salah secara absolut. Padahal, setiap satuan pendidikan mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga Kurikulum Merdeka yang diterapkan sebuah sekolah akan berbeda dengan sekolah lainnya.
3. Harus Menunggu Pelatihan dari Pusat
Banyak yang menganggap implementasi Kurikulum Merdeka harus menunggu pelatihan dari pusat terlebih dulu. Padahal, satuan pendidikan dapat mengambil inisiatif untuk mengembangkan kapasitasnya secara mandiri.
4. Proses Instan
Ada anggapan proses belajar mengimplementasikan Kurikulum Merdeka bisa dilakukan secara instan. Menurut Kemendikbud, tidak ada proses belajar yang instan, terlebih lagi untuk hal yang sekompleks penerapan kurikulum baru dalam mengubah cara mengajar di dalam kelas.
5. Harus Berfasilitas Lengkap
Implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya berlaku pada sekolah dengan fasilitas lengkap. Sebab, Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang fleksibel dan dapat dioperasionalkan sesuai dengan kebutuhan di sekolah mana saja, termasuk sekolah dengan fasilitas minim. (*)