Pelayananpublik.id- Dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia memberikan bermacam bantuan sosial baik nontunai maupun tunai.
Untuk bantuan tunai, yang teranyar pemerintah memberikan bansos tunai (BST) Rp300 ribu untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.
Namun mulai bulan ini BST akan ditiadakan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Penghentian tersebut, lanjut Risma, sesuai dengan rencana awal memperpanjang BST selama dua bulan selama Juli-Agustus akibat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Ia menjelaskan, awalnya Kemensos hanya berencana memberikan BST selama empat bulan, yakni Januari-April 2021.
Namun karena pemerintah masih memberlakukan pembatasan mobilitas, program tersebut kemudian diperpanjang hingga Agustus karena kebutuhan bansos masih tinggi mengingat pemberlakuan pembatasan mobilitas.
“Tidak (penyaluran BST tidak dilanjutkan), hanya dua bulan (diperpanjang) karena ada PPKM darurat Mei-Juni,” katanya dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (21/9).
Sebelumnya, Risma pernah mewacanakan mengevaluasi kembali perpanjangan bansos tunai covid-19. Sebab menurut dia, roda perekonomian masyarakat sudah mulai bergerak meski masih masa PPKM saat ini.
“Kan, enggak bisa kemudian semuanya (bantuan) dibebankan ke pemerintah. Dulu diberikan dalam rangka keterbatasan gerak karena ada PPKM,” kata Risma pada Agustus lalu.
Sebagai informasi, bansos tunai diberikan pemerintah lewat Kemensos selama masa PPKM darurat. Besaran BST senilai Rp300 ribu yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia ke penerima bantuan. Total sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mendapat BST.
Kemensos juga memberikan bansos PPKM berupa beras untuk warga terdampak covid-19 di Jawa-Bali pada periode Juni-Agustus lalu.
Kini bansos Kemensos kembali pada dua program reguler yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). (*)