Pelayananpublik.id- Sepanjang Agustus 2021, Indonesia masih dilanda banyak bencana terutama hidrometeorologi di sejumlah daerah.
Adapun yang dimaksud dengan bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan cuaca seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, kekeringan dan sebagainya
Bencana yang dipicu oleh fenomena alam hidrometeorologi ada dua jenis yakni hidrometeorologi basah dan hidrometeorologi kering.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 155 bencana yang melanda daerah di Indonesia selama bulan Agustus 2021 yang didominasi bencana hidrometeorologi.
Data BNPB memperlihatkan bahwa sepanjang Agustus 2021 di wilayah Kalimantan terdapat dua provinsi yang mengalami dua jenis bencana yang dipengaruhi oleh fenomena hidrometeorologi basah (curah hujan tinggi) dan hidrometeorologi kering (kekeringan).
Fenomena itu memicu kejadian banjir sekaligus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan frekuensi yang cukup tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kejadian banjir di Kalimantan Tengah tercatat 7 kali dan karhutla 11, sedangkan banjir di Kalimantan Selatan 4 dan karhutla 10 kejadian.
Terkait Karhutla, BNPB berharap pemerintah daerah dapat melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan hingga ke tingkat masyarakat.
Sebab adanya kejadian banjir dan karhutla pada satu provinsi akan memberikan paradigma baru karena memerlukan bentuk kesiapsiagaan yang berbeda.
Pemerintah daerah harus menghadapi banjir di beberapa kab/kota dan karhutla di beberapa kab/kota lainnya pada provinsi yang sama.
Adapun kesiapsiagaan dimaksud juga harus berjenjang dari hulu ke hilir, pusat ke daerah. Dimulai dengan informasi cuaca yang berpotensi membawa bahaya banjir, banjir bandang dan tanah longsor serta karhutla pada saat bersamaan, pemerintah daerah akan meneruskan informasi dan upaya-upaya kesiapsiagaan kepada lingkup administrasi yang lebih kecil dan komunitas.
Peringatan dini diharapkan bisa ditindaklanjuti dengan aksi segera. Namun, ini tentu saja membutuhkan pendetilan informasi cuaca dari lembaga terkait sehingga pemerintah daerah bisa lebih jelas dalam memberikan panduan kepada masyarakat. (*)