Pelayananpublik.id- Pemerintah sedang menggodok aturan mengenai jaminan sosial yang melindungi warga yang kehilangan pekerjaan.
Perlindungan itu masuk dalam Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Tujuan program ini adalah memberikan jaminan sosial, jaminan pendapatan, dan jaminan pekerjaan bagi pekerja. Sebab dalam rancangan aturan tersebut, baik perusahaan, pekerja, maupun pemerintah menjadi sumber pendanaan.
Dalam RPP, sumber pendanaan terdiri atas modal awal dari pemerintah dan rekomposisi iuran program jaminan sosial dan/atau dana operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Rinciannya adalah, iuran program JKP besarannya adalah 0,46 persen dari gaji satu bulan yang terbagi atas modal awal dari pemerintah pusat sebesar 0,22 persen serta iuran rekomposisi JKK sebesar 0,14 persen dan JKM sebesar 10 persen.
Ketua Komite Jaminan Sosial Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Soeprayitno mengayakan melalui skema pendanaan tersebut perlindungan sosial terhadap pekerja dinilai akan lebih maksimal.
“Dari tiga kebutuhan pekerja, yakni jaminan sosial, jaminan pendapatan, dan jaminan pekerjaan, program JKP sudah memberikan fasilitas lengkap bagi pekerja untuk jaminan sosial,” ungkapnya seperti dilansir dari Bisnis.com, Jumat (5/2/2021).
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan memiliki tiga pilar. Pertama, sebagai fasilitas bagi mobilitaas kerja akibat perubahan struktur pekerjaan; kedua, mendorong fleksibilitas tenaga kerja; ketiga, sebagai antisipasi krisis keuangan dan ekonomi.
Pri menjelaskan fasilitas untuk mobilitas kerja diakibatkan perubahan struktur pekerjaan berhubungan dengan adanya disrupsi dari revolusi industri 4.0 yang menghilangkan dan memunculkan sebagian jenis pekerjaan.
“Sepanjang 2019, mesin telah menghilangkan sebanyak 5,5 jam pekerjaan repetitif dan kasar dalam rata-rata pekerjaan mingguan. Dengan demikian, mungkin perusahan bisa melakukan PHK karena pekerjaan itu tidak diperlukan. Maka, diperlukan income security dan skill development yang difasilitasi melalui program JKP,” jelasnya.
Untuk masalah fleksibilitas pasar kerja, kata dia, aturan tersebut terkait dengan pembayaran uang pesangon yang selama ini yang terpantau tidak efektif. JKP memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk menyesuaikan dengan perubahan ekonomi.
Pilar terakhir, yakni sebagai antisipasi krisis keuangan dan ekonomi, program tersebut mencoba untuk melakukan percepatan pemulihan pasar kerja di Indonesia pascapandemi yang diperkirakan akan berlangsung cukup lama. (*)