Pelayananpublik.id- Pemerintah Indonesia masih optimis jumlah utang luar negeri masih terkendali meskipun terus bertambah.
Saat ini, Indonesia masuk daftar 10 besar negara dengan utang luar negeri terbesar versi Bank Dunia. Bank Dunia mencatat utang asing Indonesia mencapai USD 402,08 miliar atau setara Rp 5.589 triliun.
Dari 10 negara yang memiliki utang luar negeri terbanyak itu, Indonesia masuk dalam urutan 7.
Negara dengan utang luar negeri terbesar adalah China, Brasil, India, Rusia, Meksiko, dan Turki. Di posisi pertama, China tercatat memiliki utang luar negeri sebesar USD 2,11 triliun.
Adapun 10 negara dengan ULN terbesar di dalam laporan Bank Dunia tersebut diantaranya adalah:
1. China 46,8 persen terhadap GDP.
2. Brazil 76,5 persen terhadap GDP.
3. India 68,3 persen terhadap GDP.
4. Russia 13,5 persen terhadap GDP.
5. Mexico 46,0 persen terhadap GDP.
6. Turkey 40,4 persen terhadap GDP.
7. Indonesia 29,8 persen terhadap GDP.
8. Argentina 86,0 persen terhadap GDP.
9. South 56,7 persen terhadap GDP.
10. Thailand 41,2 persen terhadap GDP.
Terkait utang tersebut, pemerintah Indonesia mengatakan jumlah itu masih terbilang aman.
Dikutip dari Merdeka.com, Staf khusus Menteri Keuangan untuk Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin, menyatakan utang Pemerintah Indonesia masih aman dan terjaga.
“Data ini adalah data utang luar negeri total, termasuk swasta. Kalau melihat dari sisi porsi utang pemerintah saja, dalam jangka panjang risiko fiskal kita masih terjaga karena beberapa alasan,” ujar dia.
Rinciannya, pertama, porsi utang valas sebesar 29 persen per 31 Agustus lalu masih terjaga. Alhasil resiko nilai tukar lebih bisa dikelola dengan baik (manageable).
Kedua, profil jatuh tempo utang Indonesia dinilai masih cukup aman dengan average time maturity atau ATM 8,6 tahun (per Agustus 2020) dari 8.4 tahun dan 8,5 tahun di tahun 2018 dan 2019.
“Rata-rata utang Pemerintah merupakan utang jangka panjang,” ungkapnya.
Pemerintah Terlalu Pede
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara mendesak pemerintah untuk segera melakukan restrukturisasi utang-utang luar negeri. Khususnya utang kepada lembaga bilateral dan multilateral.
“Itu harus dinegosiasikan untuk mendapatkan penghapusan utang atau keringanan utang,” ujarnya dikutip dari Merdeka.com
Daripada menambah utang, ia meminta pemerintah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan baru negara ini. Jika hal itu dilakukan, maka dia yakin pemerintah tidak akan bergantung pada utang luar negeri lagi.
Bhima juga mengatakan bahwa pemerintah salah dalam menyikapi peringkat utang asing Indonesia yang ditetapkan Bank Dunia. Dia melihat, pemerintah terlalu optimis dan terlalu melakukan pembelaan. Padahal, lanjut Bhima, ekonomi Indonesia bisa terguncang jika beban utang tinggi.
“Pemerintah tidak boleh terlalu optimis di tahun 2021, jangan over pede dan menganggap remeh utang. Sayangnya hal buruk pun akan tetap dibilang baik sama pemerintah karena kita memang semakin ketergantungan dengan dana asing,” ungkapnya. (*)