Pelayananpublik.id- Kasus Covid-19 di Indonesia masih menunjukkan angka yang memprihatinkan. Sebab hingga hari ini jumlah kasus Covid-19 belum pernah turun, malah semakin menanjak setiap harinya.
Pemerintah masih terus melakukan berbagai upaya penanganan pandemi Covid-19. Seperti yang diketahui, baru-baru ini Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk menjadi Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN). Komite ini akan berfokus pada penangan Covid-19 di 9 wilayah Indonesia.
Sembilan wilayah itu adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua. Daerah tersebut berkontribusi terhadap 75 persen dari total kasus atau 68 persen dari total kasus Covid-19 yang masih aktif.
Terkait itu, Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher justru merasa heran dengan dipilihnya Luhut menjadi pemimpin penanganan pandemi di tanah air. Karena menurut dia seharusnya paling tidak orang yang dipilih harus berlatarbelakang kesehatan.
Penunjukan itu menjadi pertanyaan karena berbeda dengan komitmen Presiden Joko Widodo ingin memprioritaskan kesehatan.
“Kenapa yang ditunjuk adalah Menko Kemaritiman dan Investasi yang tidak bersentuhan langsung dengan bidang kesehatan? Bukankah beberapa waktu lalu Presiden menyampaikan akan memprioritaskan kesehatan dibanding pemulihan ekonomi?” ujar Netty dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Merdeka.com, Kamis (17/9).
Netty menilai, sebaiknya Kementerian Kesehatan yang memimpin penanganan pandemi. Dia heran ketika Kementerian Kesehatan tidak diberikan kewenangan dalam tupoksinya. Seharusnya kebijakan yang diambil pemerintah harus sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Seharusnya Kementerian Kesehatan menjadi leading sector dalam penanganan pandemi ini. Bagaimana kita akan membangun sistem manajemen nasional yang baik jika kementerian terkait tidak diberi kewenangan luas untuk melakukan tupoksinya,” ujarnya.
Netty mengatakan, sektor kesehatan masih belum ditangani pemerintah dengan baik. Kasus terus melonjak, dukungan dan perlindungan terhadap tenaga kesehatan, alat pelindung diri masih kurang, kapasitas rumah sakit terbatas, ketersediaan alat dan bahan test masih kurang, hingga masalah laboratorium dan pengembangan vaksin.
“Ini seharusnya menjadi domain Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikannya dengan baik. Terlalu banyak kepala mengurusi manajemen pandemi, alih-alih beres malah menimbulkan krisis,” ujarnya.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah segera menunjukkan aksi dan bukti bahwa pandemi memang ditangani dengan baik, keselamatan rakyat menjadi prioritas dan penunjukan personal penanggung jawab didasari pertimbangan terbaik, bukan asal tunjuk. (*)