Pelayananpublik.id – Kerusakan infrastruktur ditambah timbulnya wabah penyakit serta terganggunya aktivitas pendidikan dan perekonomian masyarakat merupakan sekelumit akibat yang timbul bila bencana banjir datang.
Di Kabupaten Asahan, bencana banjir acap kali datang bila Sei Asahan dan Sei Silau tak mampu menampung debit air dikarenakan penumpukan pasir atau sedimentasi yang terjadi.
Terkait hal itu, Pemkab Asahan bekerja sama dengan Pemko Tanjung Balai dan LPPM Universitas Sumatera Utara (USU) gelar seminar nasional tentang sedimentasi Sei Silau dan Sei Asahan di Aula Hotel Sabty Garden Kisaran, Kabupaten Asahan pada Senin (13/1/2020).
Dalam Seminar tersebut tampak hadir perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, perwakilan Kementerian PUPR Ri, perwakilan Kementerian Perdagangan RI, Perwakilan Kementerian Perhubungan RI, Ditreskrimsus Polda Sumut, Bupati Asahan, Walikota Tanjung Balai, Forkopimda Asahan dan Tanjung Balai, Anggota DPRD Sumut dan LPPL USU.
Bupati Asahan H. Surya menuturkan di tahun 2018, banjir Sei Asahan telah terjadi 15 kali pada 6 titik dengan tinggi rata-rata genangan mencapai 80 cm. Banjir tersebut telah menyebabkan 173.910 m2 areal pemukiman tergenang dan menimbulkan kerusakan pada 2.541 rumah, 9.175 meter jalan lingkungan, 3 unit jembatan dan 8 unit sekolah.
Banjir yang terjadi juga menyebabkan 78 penduduk terserang penyakit dan 500 nelayan mengalami gangguan perekonomian.
Untuk itu, Surya berharap bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait agar normalisasi terkait sedimentasi Sei Asahan dan Sei Silau dapat segera ditindak lanjuti.
“Tingginya sedimentasi di Sei Asahan sangat mengganggu kesehatan dan perekonomian masyarakat, untuk itu Sei Asahan perlu segera dinormalisasi,” ujar Surya.
Selanjutnya Surya juga berharap seminar ini melahirkan gagasan, solusi serta upaya dari semua pihak untuk lakukan penanganan terkait sedimentasi Sei Asahan.