Pelayananpublik.id- “Piye Kabare? Penak Jamanku Toh?” Kalimat berbahasa Jawa tersebut sempat viral bersama foto Almarhum Presiden Soeharto yang melambaikan tangan.
Kalimat tersebut mempertanyakan kepada masyarakat perbandingan masa pemerintahan Soeharto dan saat ini. Ini juga digunakan untuk menyindir kehidupan masyarakat yang masih susah dibebani dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan pokok dan tarif-tarif lainnya.
Bagi sebagian orang, masa pemerintahan Soeharto memang lebih mudah daripada sekarang. Karena saat itu harga bahan-bahan pokok masih terjangkau. Masa ini disebut masa Orde Baru.
Orde Baru merujuk pada masa pemerintahan presiden Soeharto di Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Masa orde baru (ORBA) dimulai sejak tahun 1966 menggantikan orde lama yang merujuk pada era pemerintahan presiden Soekarno.
Pengertian orde baru sendiri adalah suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berlandaskan dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945.
Hal tersebut dilakukan karena adanya ancaman terhadap ideologi Pancasila yaitu peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September (G30S/ PKI).
Jadi, awal lahirnya orde baru adalah ketika presiden Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Jendral Suharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR).
Pada 22 Februari 1967 akhirnya Soeharto diangkat menjadi presiden RI ke-2 secara resmi, yaitu melalui Ketetapan MPRS No. XV / MPRS / 1966 dan sidang istimewa MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) pada tanggal 7 – 12 Maret 1967.
Berbicara Orde Baru berarti membicarakan sejarah di Indonesia. Ada beragam pandangan yang tentang kapan pastinya berdiri Orba, ada yang menyebut 1 Oktober 1965, ada 11 Maret 1966 dan ada pula yang mengatakan sejak 7 Maret 1967.
Menurut Kamus Sejarah Indonesia yang disusun Robert Cribb dan Audrey Kahin, Orde Baru adalah istilah umum untuk sistem politik yang berlaku setelah berkuasanya Soeharto tahun 1966 hingga kejatuhannya pada Mei 1998. Senada dengan Cribb dan Kahin, menurut Hersri Setiawan dalam Kamus Gestok, Orba merujuk sistem pemerintahan baru yang diberlakukan di Indonesia sejak 11 Maret 1966. Ia berakhir sebagai sistem sejak pemerintahan baru hasil pemilu 1998 terbentuk.
Sementara menurut Harsutejo dalam Kamus Kejahatan Orba, tonggak Orde Baru bermula pada 1 Oktober 1965. Soeharto telah memegang kekuasaan nyata ketika dia menentang perintah Sukarno yang meminta Pangdam Jaya Jenderal Umar Wirahadikusuma dan Jenderal Pranoto untuk menghadap ke Pangkalan AU Halim Perdana Perdanakusuma.
Menurut Crib dan Kahin, kata Orde Baru pertama kali digunakan untuk merujuk koalisi antara AD, mahasiswa, intelektual, dan Muslim yang menentang Sukarno dan PKI. “Istilah ini segera menunjukkan perbedaan mendasar dari Orde Lama Sukarno, terutama dalam kebijakan pemerintah,” tulis Cribb dan Kahin.
Kebijakan Orde Baru
Dalam masa pergantian pemimpin negara, tentu ada kebijakan-kebijakan baru yang dibuat, begitu juga pada zaman orde Baru.
Pemerintahan di masa orde baru membuat beberapa kebijakan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dimana tujuan kebijakan tersebut adalah untuk menciptakan stabilitas negara di berbagai bidang.
1. Politik
– Pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta organisasi-organisasi pendukungnya, baik di tengah-tengah masyarakat maupun di dalam kabinet pemerintahan. Ini merupakan salahsatu kebijakan yang paling menonjol sekaligus kontroversi dalam sejarah.
– Penyederhanaan partai politik yang awalnya ada 10 partai menjadi hanya 3 partai politik saja, yaitu Golkar, PDI, dan PPP.
– Militer memiliki peran dalam pemerintahan atau yang disebut dengan dwifungsi ABRI.
Pemerintah mewajibkan pendidikan Penataan P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) di seluruh lapisan masyarakat.
– Masuknya Irian Barat dan Timor Timur ke wilayah kesatuan Republik Indonesia.
Indonesia menggagas berdirinya ASEAN dan beberapa kebijakan politik luar negeri, seperti: Pengakuan terhadap negara Singapura, memperbaiki hubungan dengan negara Malaysia, dan masuk Indonesia kembali menjadi anggota PBB.
2. Ekonomi
Pada tahun 1969, pemerintah ORBA mencanangkan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) untuk meningkatkan ekonomi nasional. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil menjadi negara dengan swasembada besar.
Menciptakan dan mewujudkan program trilogy pembangunan dimana tujuannya adalah agar ekonomi masyarakat merata di seluruh Indonesia.
3. Sosial
– Pencanangan program Keluarga Berencana (KB) dimana pemerintah menghimbau masyarakat memiliki anak dua saja.
– Program transmigrasi
Ini juga terkenal pada masa Soeharto. Jadi pada masa itu, masyarakat yang memadati pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan lainnya.
– Gerakan wajib belajar
Dulu ada program terkenal terkait pendidikan yakni Wajib Belajar 9 Tahun. Artinya anak-anak wajib sekolah dari SD yakni 6 tahun dan SMP 3 tahun.
– Gerakan orang tua asuh
Ini juga merupakan terobosan pemerintah masa Orde Baru yang dinamakan GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh) untuk kesejahteran anak-anak yang tidak punya orangtua.
Plus Minus Orde Baru Bagi Masyarakat
Dalam menjalankan roda kepemimpinan sebuah negara tentu akan banyak tantangannya. Setiap kepemimpinan siapapun pasti ada plus dan minusnya, begitu juga dengan Orde Baru.
Berikut adalah prestasi atau nilai plus yang dirasakan masyarakat pada zaman Soeharto atau Orde Baru
– Pada tahun 1996 terjadi peningkatan Gros Domestic produk perkapita Indonesia dari $70 menjadi $100.
– Berhasil mencanangkan Program Keluarga Berencana (KB) yang sebelumnya tidak pernah ada.
– Meningkatnya jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis.
– Angka pengangguran mengalami penurunan.
– Kebutuhan rakyat akan pangan, sandang, dan papan cukup terpenuhi dengan baik.
– Meningkatnya stabilitas dan keamanan negara Indonesia.
– Mencanangkan program Wajib Belajar dan gerakan nasional orang tua asuh.
– Mencanangkan dan menyukseskan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).
– Menyambut investasi asing di bidang ekonomi dan menerima pinjaman dana dari luar negeri.
Sayangnya, selain kelebihan ini ada pula kekurangan Orde Baru di mata masyarakat dan dunia. Salahsatunya adalah kekuasaan Soeharto selama 32 tahun yang dinilai tidak pantas dan tidak mencerminkan demokrasi yang baik. Adapun kekurangan atau nilai minus Orba adalah:
– Terjadi korupsi besar-besaran di semua lapisan masyarakat.
– Pembangunan hanya terpusat di ibu kota sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat kota dengan di desa.
– Kekuasaan yang terus berkelanjutan tanpa adanya tanda-tanda akan mundur.
Masyarakat di berbagai daerah, misalnya Papua dan Aceh, merasa tidak puas dengan pemerintah karena tidak tersentuh pembangunan.
– Pelanggaran HAM, karena banyak orang yang dibungkam dan menghilang karena mengkritisi pemerintah. Zaman Soeharto juga terkenal dengan adanya Petrus alias penembak misterius. Sehingga orang-orang yang menentang pemerintahan akan dibungkam dan menghilang begitu saja.
– Kebebasan pers dan berpendapat sangat dibatasi, dimana banyak perusahaan koran dan majalah yang ditutup paksa karena tidak sepaham dengan pemerintah.
– Tingginya kesenjangan sosial di masyarakat, dimana orang kaya mendapat hak lebih baik dibanding orang yang tak mampu.
Nah, jika ada yang bertanya apakah zaman Orde Baru lebih enak daripada zaman sekarang mungkin beberapa orang yang menjawab “ya”, mengingat saat ini masyarakat masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Namun akan banyak juga yang berkata “tidak” karena di zaman itu orang-orang juga tak sepenuhnya hidup enak. Siapa juga yang mau kembali ke zaman dimana berpendapat saja dilarang?
Masyarakat tentu berharap kekejaman Orde Baru tidak terulang di masa pemerintahan yang sekarang. Mengingat saat ini pemerintah mulai ketat dengan kebebasan berpendapat publik.
Demikian ulasan mengenai Orde Baru dan kebijakannya. Semoga bermanfaat. (*)