Pelayananpublik.id- Hanya karena tunggakan paylater yang bahkan tidak sampai sejuta rupiah, para warga gagal beli rumah subsidi.
Hal itu dikatakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Ia mengatakan mereka tercatat memiliki tunggakan paylater di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Maruarar mengatakan, pihaknya telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar dilakukan pemutihan bagi masyarakat dengan tunggakan paylater kecil.
“Saya dapat banyak masukan dari masyarakat yang kena SLIK karena pinjol paylater dan sebagainya sehingga tidak bisa pinjam. Saya sudah usulkan kepada Pak Menteri Keuangan untuk diputihkan,” kata Maruarar.
Menurut dia, banyak warga yang tidak bisa mengajukan kredit rumah karena tunggakan kecil, bahkan hanya ratusan ribu rupiah.
“Untuk nilai tertentu kalau bisa diputihkan supaya rakyat tetap bisa mengajukan. Saya sudah sampaikan kepada Menteri Keuangan seperti itu,” ujarnya.
Maruarar minta tindak lanjut Maruarar menyebut telah meminta data dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Ia berharap langkah itu bisa membuka akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap program rumah subsidi.
“Karena kasihan rakyat kita, rakyat kecil. Karena pinjol dan sebagainya banyak yang tidak bisa mendapatkan program negara,” ucapnya.
Bupati Karawang Aep Saepuloh mengatakan, Pemerintah Kabupaten Karawang mendukung penuh program Kredit Program Perumahan (KPP) yang digulirkan Kementerian PKP.
“Pemkab Karawang terus mendorong masyarakat agar bisa memanfaatkan program Kementerian PKP tersebut,” ujar Aep. (*)