Pelayananpublik.id- Dugaan adanya transaksi gelap bernilai ratusan triliun yang melibatkan ratusan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI masih terus diselidiki.
Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami 280 perusahaan yang terafiliasi mendapatkan kucuran modal dari 134 pegawai Pajak Kementerian Keuangan.
Hal itu dikatakan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.
Ia mengatakan pendalaman perlu dilakukan dengan target kantor konsultan pajak.
“280 lagi diteliti mana yang perusahaan konsultan,” kata Pahala dikutip dari Merdeka.com, Kamis (8/3).
Begitupun, ia menyangkal perusahaan selain kantor konsultan pajak akan dibiarkan begitu saja.
Menurut dia, KPK akan tetap melakukan pemeriksaan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Mengingat risiko adanya tindak pidana seperti pencucian uang masih mungkin terjadi lewat jenis perusahaan apapun
“Tetap masih (didalami), kan risiko tetap ada,” kata dia.
Salah satunya ditemukan adanya perusahaan katering yang dimiliki istri pejabat pajak. Walaupun jenis perusahaannya berbeda tetapi tetap membuka luang adanya pencucian uang.
“Ini membuka peluang itu, kalau wajib pajak mau nego transfernya ke perusahaan catering saja. Nah di situ lah risikonya makin lebar,” kata Pahala.
Pahala menegaskan tidak ada larangan istri pegawai pajak memiliki bisnis lain. Namun modus seperti ini mungkin terjadi karena proses pelacakannya akan semakin meluas lagi.
“Bukan boleh, enggak boleh, tapi ngapain buka peluang yang risikonya makin lebar. Makin susah carinya,” pungkasnya. (*)