Mendag Pastikan Tidak Ada Pengalihan Daya Listrik 450 VA ke 900 VA

Pelayananpublik.id- Beberapa waktu lalu beredar kabar bahwa pemerintah akan menghilangkan listrik daya 450 VA dan akan dinaikkan ke 900 VA.

Menanggapi itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memastikan isu soal listrik daya 450 VA akan dinaikkan menjadi 900 VA tidaklah benar.

Penegasan tidak akan naik daya listrik 450 VA ini juga sudah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Saya ingin tambahkan pengumuman hari ini, ini ramai sekali soal listrik yang 450 VA akan dijadikan 900 VA, tidak betul, tidak ada. Presiden sudah mengumumkan tidak ada listrik 450 VA dinaikkan 900 VA,” kata Mendag Zulhas saat melakukan sidak ke pasar Badung di Bali, dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/9/2022).

Mendag Zulikifli Hasan menegaskan, bahwa tidak akan ada perubahan daya listrik masyarakat seperti yang ramai saat ini.

“Jadi tidak ada perubahan, bagi masyarakat yang 450 VA tetap 450 VA. Jadi yang ramai diberitakan akan berubah menjadi 900 VA sekali lagi presiden sudah menegaskan 450 VA tetap 450 VA, tidak ada perubahan,” katanya.

Dalam sidak tersebut, Zulhas juga menjelaskan harga bahan pokok di sana stabil, bahkan di bawah rata-rata harga di pasar daerah lain yang pernah didatangani.

“Misalnya bawang merah (di Pasar Badung) Rp23.000-Rp25.000, di Jawa rata-rata Rp30.000. Kalau ayam Rp35.000, daging sapi juga Rp105.000. Kambing memang agak mahal karena agak ketat dari Jawa masuk ke sini tidak mudah karena memang pemerintah ekstra hati-hati PMK,” tutup Mendag.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, isu wacana penghapusan daya listrik 450 volt ampere (VA) tidak ada dalam strategi bisnis PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Hal ini merespon pernyataan sejumlah Anggota Komisi VII DPR RI terkait isu penghapusan daya listrik 450 VA dalam beberapa waktu terakhir.

“Jadi, mengenai (penghapusan) 450 VA ini tidak ada sama sekali strategi (bisnis PLN) penghapusan sama sekali,” ujar Erick Thohir rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/9). (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.