Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Capai Rp100 Triliun

Pelayananpublik.id- Kendaraan yang sudah mati pajak selama dua tahun akan dihapus dari database, sehingga akan dianggap kendaraan hasil curian.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat tentang pajak kendaraan bermotor. Karena masih banyak warga yang menunggak pajak kendaraan hingga bertahun lamanya.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono mengatakan hingga Desember 2021 dari sekitar 103 juta kendaran yang tercatat di Kantor Bersama Samsat, masih ada 39 persen kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang (TDU).

“Akibat ketidakpatuhan tersebut, tercatat tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB mencapai Rp100 triliun,” ujarnya dikutip dari Bisnis, Selasa (6/9/2022).

Oleh karena itu, Tim Pembina Samsat Nasional bakal mengakselerasi implementasi dari UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 74, tentang penghapusan data kendaraan bermotor yang mati pajak selama 2 tahun.

Adapun tim Pembina Samsat Nasiinal tersebut terdiri dari Jasa Raharja, Korlantas Polri, dan Kemendagri.

Rivan menyampaikan, saat ini sedang menyosialisasikan aturan tersebut. Selain kepada masyarakat, pihaknya juga gencar melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Provinsi.

Rivan mengatakan bahwa implementasi UU No.22/2009 adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Hal itu dilakukan mengingat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia dari tahun ke tahun, tak sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB, serta memaksimalkan validitas data ranmor, Jasa Raharja, Korlantas Polri dan Kemendagri saling berbagi peran.

Jasa Raharja misalnya, akan berperan aktif dalam hal sosialisasi kepada pemilik kendaraan terkait daftar ulang, serta mendukung validitas data, alamat, dan kontak pemilik kendaraan.

Sementara itu, Kemendagri, dalam hal ini Dispenda, akan mendorong masing-masing Pemda untuk melaksanakan UU No.28/2009 pasal 97 ayat 2 dan Pergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Daerah terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

“Serta memberikan relaksasi berupa penghapusan BBN 2 dan Progresif untuk mendorong registrasi pengesahan PKB,” jelasnya.

Sementara Kepolisian dalam hal ini Korlantas Polri, akan melakukan peningkatan kinerja penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, perubahan teknologi Kepolisian modern di era Police 4.0. Serta implementasi Perpol No.7/2021 Pasal 85.

Adapun dalam Pasal 85 dalam Perpol No. 7/2021 sendiri, merupakan peraturan lanjutan dari Pasal 74 Undang-Undang No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam implementasinya, Polri akan melakukan beberapa tahapan, di antaranya dengan memberi surat peringatan selama 5 bulan, melakukan pemblokiran registrasi Ranmor selama 1 bulan, menghapuskan dari data induk ke data record selama 12 bulan.

Pada tahap akhir, barulah melakukan penghapusan data registrasi ranmor secara permanen. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.