PLN selamat natal 2022

Puluhan Ribu Desa di Indonesia Tak Miliki Akses Air Minum

Pelayananpublik.id- Puluhan ribu desa di Indonesia masih belum bisa mengakses air minum dengan baik.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti.

Saat ini, kata dia, program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) baru menyentuh 35.928 desa. Sementara total desa yang berada di Indonesia mencapai 83.000-an. Yang berarti masih ada puluhan ribu desa di Indonesia belum bisa mengakses air minum.

“Jadi kita masih banyak PR-nya yang harus diselesaikan sekitar 47 ribu desa lagi yang harus mendapatkan air minum,” kata Diana dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (29/8/2022).

Diana menjelaskan program Pamsimas tidak lagi mendapat sokongan dari Bank Dunia dan Pemerintah Australia. Sehingga masalah anggaran menjadi tantangan realisasi proyek penyediaan air minum ke depan.

“Ini PR bagi kita Kementerian PUPR karena belum ada lagi bantuan dari Bank Dunia jadi pakai APBN, karena memang harus ada air bersih dari tanggung jawab negara,” katanya.

“Duitnya harus kami adakan, tantangan Pamsimas tidak hanya di Pemerintah Pusat tapi juga Pemerintah Daerah. Dia harus terlibat pendanaannya,” katanya.

Pelaksanaan Pamsimas dibiayai sumber pendanaan sebesar Rp 14,4 triliun yang terdiri dari porsi APBN 57,8%, 42% lainnya dari pembiayaan APBD, APBDes, kontribusi masyarakat dan swasta/CSR.

Porsi anggaran dari APBN senilai Rp 8,3 triliun terdiri dari loan and grant dari Bank Dunia senilai Rp 4,04 triliun dan Rp 4,28 triliun dariĀ rupiah murni.

Program PamsimasĀ tercatat sudah menjangkau 35.928 desa sejak program ini diselenggarakan tahun 2008 lalu. Sementara desa- desa yang mendapatkan layanan air minum sebanyak 83.843 berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2021. Artinya masih ada 47.915 desa yang belum mendapatkan akses air minum.

Sementara dalam rencana strategis Kementerian PUPR 2020-2024, ditargetkan akses air minum layak mencapai 100% dan 90% terhadap akses sanitasi. (*)