Badko HMI Sumut Dorong Otoritas Belawan Diperiksa

Pelayananpublik.id- Badko HMI Sumut mendorong Otoritas Belawan Diperiksa terkait dugaan yang mengarah pada praktik monopoli.

Demisioner Ketua Umum Badko HMI Sumut, Alwi Hasbi Silalahi mengatakan Otoritas Belawan diduga melakukan praktik monopoli kepada Perusahaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).

Padahal 2016 lalu, Koperasi TKBM pernah terlibat kasus pungutan liar (pungli) yang berakhir dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Polda Sumut.

bank sumut selamat hari raya idul fitri

OTT tersebut, kata dia, juga melibatkan beberapa oknum otoritas pelabuhan belawan.

“Sekarang aroma monopoli itu tercium kembali merebak yakni bermula pada saat tenaga kerja bongkar muat PT SAN dilarang oleh Koperasi TKBM Upaya Karya dengan alasan mereka tidak sesuai aturan, sehingga merekalah yang berhak,” kata Alwi, Senin (21/2/2022).

Ia menjelaskan alasan lain Koperasi TKBM Upaya Karya adalah sesuai aturan mereka berhak melakukan bongkar muat.

Namun, Hasbi menceritakan, bahwa PT SAN tetap bersikeras membuktikan bahwa perusahaannya juga memiliki aturan yang berlaku dan sesuai.

“Tentu ini bukanlah menjadi sebuah alasan sehingga PT SAN tidak bisa terlibat dalam bongkar muat pada Pelabuhan Belawan,” jelasnya.

Tetapi kemudian dalam perdebatan yang terjadi, PT SAN terpaksa mengalah, karena pihak Otoritas Pelabuhan Belawan yakni Pelindo lebih memilih Koperasi TKBM untuk bekerja.

“Seharusnya, jika sejak 2016 lalu jejak Koperasi TKBM sudah merugikan Negara, kenapa Otoritas pelabuhan masih ngotot memakai mereka, tentu ini jadi sebuah tanda tanya besar yang perlu kita investigasi bersama,” imbuhnya.

Oleh karenanya, lanjut Hasbi, ini sangat merugikan pihak perusahaan bongkar muat (PBM), yang mana punya hak dan punya izin baik dari NIB sampai dengan SIUPBM dari Provinsi sumatera.

Terkait itu, Hasbi meminta, pihak kepolisian agar menyelidiki hal tersebut, barangkali adanya tindakan pidana dikarenakan ada indikasi dan dugaaan perusahaan PBM di wajibkan membayar 70 persen dari tarif yang dikalikan tonase, yang tarif tinggi dengan berdalih kesepakatan bersama antara asosiasi APBMI dengan Koperasi TKBM yg di ketahui Oleh pihak Otoritas Pelabuhan.

“Untuk itu, kami berharap praktek monopoli tidak terjadi di pelabuhan Belawan,” katanya. (*)