Lewat UU HPP, Pemerintah Bisa Kejar Pajak WP Indonesia di Negara Lain

Pelayananpublik.id- Persoalan pajak di Indonesia memang sedikit rumit. Pasalnya tak sedikit Warga Negara Indonesia (WNI) yang memilih menyimpan kekayaannya di luar negeri.

Hal ini bertujuan untuk menghindari tagihan pajak dari pemerintah Indonesia.

Namun sekarang Indonesia bisa mengejar wajib pajak tersebut meskipun ada di luar negeri yakni lewat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Hal itu dikatakan Menkeu, Sri Mulyani seperti dikutip dari laman Setkab RI, Senin (22/11/2021).

Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan berbagai negara di seluruh dunia bekerja sama untuk memaksimalkan pendapatan negara dengan melakukan penagihan pajak.

Sementara dalam UU HPP terdapat kebijakan pajak internasional mengenai asistensi penagihan pajak global. Jadi, kata dia, cara ini terbilang efektif untuk meningkatkan pendapatan negara dari perpajakan.

“Kita bisa minta negara lain menagihkan pajak kalau kita tahu ini adalah wajib pajak kita atau kita diminta oleh negara lain untuk menagihkan pajak kalau mereka ada di Indonesia,” ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan langkah tersebut dilakukan demi memulihkan ekonomi dan secara bertahap menyehatkan APBN dari dampak pandemi COVID-19.

“Seluruh negara sedang berburu pajak karena semua negara tadi kena COVID-19. Mereka defisitnya naik tinggi sekali. Mereka harus menyehatkan APBN-nya juga. Jadi banyak negara sekarang bekerja sama untuk kita bersama-sama menghilangkan tax evasion atau tax avoidance,” ujarnya lagi.

Ia menjelaskan pemerintah berwenang melakukan konsensus pemajakan global untuk membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra secara bilateral maupun multilateral.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak; pencegahan penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba; pertukaran informasi perpajakan; bantuan penagihan pajak; dan kerja sama perpajakan lainnya

“Ini yang dilakukan pada level global karena semua negara sekarang sepakat bahwa kita tidak boleh saling ambil haknya pajak negara lain,” ujar Menkeu. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *