Badko HMI Sumut: Penerapan PPKM Harusnya Humanis Bukan Anarkis

Pelayananpublik.id- Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Medan dan Sibolga diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan mampu menekankan akan penularan Covid 19.

Namun penerapan tersebut diharapkan dapat dilakukan dengan mengedepankan rasa humanisme mengingat dampak dari PPKM darurat sangat meluas.

Hal itu diungkapkan ketua Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara (Sumut) Alwi Hasbi Silalahi dalam paparan publik bersama media, Kamis (15/3).

Hasbi mengatakan bahwa pemerintah memiliki alasan yang kuat untuk menerapkan PPKM, namun masyarakat juga memiliki alasan yang manusiawi ingin tetap beraktivitas, terlebih masyarakat kalangan menengah kebawah yang merasakan dampak langsung dari pembatasan segala bentuk aktivitas.

“Disaat pemerintah bertindak, masyarakat juga galau. Karena menyangkut masalah isi perut. Dan tidak sesederhana yang kita bayangkan bahwa mereka cukup menerima bantuan. Karena memperbaiki kerusakan ekonomi yang terjadi berhari-hari butuh waktu berbulan-bulan. Jadi petugas yang mengambil tindakan dilapangan harus mengedepankan sisi humanis, serta langkah langkah yang terukur, ” katanya.

Hasbi menuturkan bahwa saat ini dampak pembatasan kegiatan masyarakat bukan hanya persoalan hilangnya pendapatan satu hari, khususnya bagi mereka yang mengais rezeki dari upah harian atau penghasilan harian tetap.

Keberlangsungan dan keberlanjutan sumber kehidupan yang menjadi korban utama dari pemberlakuan tersebut.

“Banyak hal yang terjadi, bagi sebagian pengusaha bisa saja tunduk pada aturan PPKM, karena ketercukupan biaya hidup. Namun bagi masyarakat kecil hal yang sangat sulit mengikuti ketentuan PPKM, apalagi mereka yang hidup dari penghasilan harian,” jelasnya.

Secara umu, kata dia, pemberlakuan PPKM darurat memang harus diterima sebagai tindakan sulit disaat gawat.

Namun secara khusus tindakan PPKM juga harus dinilai sebagai penghalang ruang gerak perekonomian warga. Selain itu aparat negara juga dalam mengeluarkan pernyataan publik terkait PPKM tidak boleh menambah keresahan warga. Sebab tujuan PPKM untuk menekan akan penularan Covid-19 bukan untuk gagah-gagahan.

“Kita HMI tegas mendukung penerapan PPKM didaerah yang penularannya tinggi dan tingkat BOR nya juga dengan persentase yang besar. Namun kita juga berharap petugas memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat. Membangun komunikasi dua arah dan bukan hanya mengalihkan arah kendaraan,” ujarnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *