Pelayananpublik.id- Keberadaan Covid-19 di Indonesia sudah mencapai satu tahun lamanya. Selama itu pula pandemi ini mengantam sektor ekonomi Indonesia.
Akibatnya PHK terjadi dimana-mana, daya beli menurun drastis dan lainnya. Penambahan angka kemiskinan pun tidak terelakkan.
Untungnya, meski sempat dikorupsi, pemerintah masih melancarkan berbagai bansos kepada warganya sebagai upaya perlindungan sosial selama pandemi Covid-19 berlangsung.
Program bansos dianggap pemerintah berhasil menahan pelemahan daya beli khususnya di kelompok 40% terbawah. Dengan upaya tersebut, angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebanyak 27,55 juta orang atau setara 10,19%.
Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin Indonesia yang sebesar 27,55 juta per September 2020. Angka tersebut naik 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 yang sebanyak 26,42 juta orang dan naik 2,76 juta orang dari September 2019 yang sebanyak 24,42 juta orang.
Sedangkan disparitas kemiskinan perkotaan dan perdesaan, tingkat kemiskinan di desa masih lebih tinggi dibandingkan kota. Hanya saja selama September 2019 sampai September 2020 peningkatan angka kemiskinan di perkotaan lebih besar dibandingkan dengan perdesaan.
Sementara dari sisi jumlah, maka yang terbanyak adalah yang tersebar di Pulau Jawa dengan jumlah 14,75 juta orang. Sedangkan dari sisi persentase paling tinggi di Pulau Maluku dan Papua yaitu sebesar 20,65%.
Dalam hal ini Pulau Sumatera menyumbang angka kemiskinan berjumlah 6,06 juta orang atau 10,22%, Pulau Jawa berjumlah 14,75 juta orang atau 9,71%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara berjumlah 2,11 juta orang atau setara 13,92%. Dari Pulau Kalimantan berjumlah 1,01 juta atau setara 7,51%.
Sedangkan dari Pulau Sulawesi berjumlah 2,06 juta atau setara 10,41%. Lalu, dari Pulau Maluku dan Papua berjumlah 1,53 juta orang atau setara 20,65%. Angka kemiskinan ini tercatat per September 2020.
Berdasarkan provinsi per September 2020, Provinsi Bali tercatat memiliki angka kemiskinan terendah yakni 4,45%, disusul DKI Jakarta 4,69%, Kalimantan Selatan 4,83%, Kepulauan Bangka Belitung 4,89%, Kalimantan Tengah 5,26%.
Kemudian di urutan selanjutnya adalah Kepulauan Riau 6,13%. Sumatera Barat 6,56%. Banten 6,63%. Kalimantan Timur 6,64%. Maluku Utara 6,97%. Riau 7,04%. Kalimantan barat 7,24%. Kalimantan Utara sebesar 7,41%. Sulawesi Utara 7,78%. Jambi 7,97%. Jawa Barat 8,43%.
Sulawesi Selatan sebesar 8,99%. Sumatera Utara sebesar 9,14%. Jawa Timur sebesar 11,46%. Sulawesi Barat sebesar 11,50%. Sulawesi Tenggara sebesar 11,69%. Jawa Tengah sebesar 11,84%. Lampung sebesar 11,84%. Yogyakarta sebesar 12,80%. Sumatera Selatan sebesar 12,98%. Sulawesi Tengah sebesar 13,06%. Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 14,23%. Bengkulu sebesar 15,30%. Aceh sebesar 15,43%. Gorontalo sebesar 15,59%. Maluku sebesar 17,99%.
Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 21,21%. Papua Barat sebesar 21,70%. Dan terakhir atau yang paling tertinggi diduduki oleh Papua dengan persentase sebesar 26,80%.
“Adapun persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 20,65%,” tulis laporan BPS tersebut. (*)
-0-