Pelayananpublik.id – Ombudsman RI Perwakilan Banten menjadi harapan bagi warga yang merasa tidak mendapat keadilan dalam program-program pemerintah terkait penanganan corona (Covid-19).
Warga yang tidak mendapat bansos menaruh harapan kepada Ombudsman Banten dengan cara membuat laporan.
Antusias warga Provinsi Banten sangat tinggi, sejak Posko Pengaduan Daring (online) bagi masyarakat terdampak Bencana Nasional Covid-19 pada 29 April yang lalu, laporan masuk yang mayoritas terkait permasalahan bansos dari pemerintah membeludak.
Terkait banyaknya laporan yang masuk itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, Dedy Irsan menerangkan hingga pukul 20.00 WIB, Kamis (28/05/2020) pihaknya telah menerima 116 laporan/pengaduan.
Sebanyak 105 aduan atau lebih dari 90 persen terkait bansos bagi warga terdampak Covid-19. Sisanya, layanan keuangan sebanyak 8 laporan dan layanan kesehatan 2 laporan serta layanan transportasi sebanyak 1 laporan Jumlah pengaduan yang diterima Ombudsman Banten merupakan jumlah aduan tertinggi secara nasional.
Sedangkan sebaran asal laporan/pengaduan di Provinsi Banten didominasi dari wilayah Tangerang Raya, yakni 60 aduan, dengan rincian Kota Tangerang Selatan 20 aduan, Kota Tangerang 21 aduan, dan Kabupaten Tangerang 19 aduan.
Pengaduan lainnya berasal dari Kabupaten Serang ( 8 Laporan), Kota Serang (8 Laporan), Kabupaten Pandeglang (2 laporan), dan Kabupaten Lebak (14 Laporan). Sementara 7 Laporan berupa pengaduan terkait instansi pusat dan instansi lainnya (BUMN).
“Secara umum masyarakat memandang bahwa prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan tidak jelas, banyak masyarakat terdampak tidak menerima bantuan, penerima bansos dipandang tidak tepat karena ada yang lebih membutuhkan,” kata Dedy di kantor Ombudsman Banten, Kota Serang.
Lalu warga yang melapor karena tidak mendapat bantuan karena pendatang, jumlah bantuan yang diterima tidak sesuai, tidak dapat menerima bantuan karena tidak memiliki KTP/KK, serta masih adanya pungli dari aparat di lapangan.
“Kami masih melihat pendataan dan penyaluran bansos masih karut marut. Masyarakat mengeluh, demikian pula aparat di bawah yang melakukan pendataan dan penyaluran. Sementara di tingkat instansi daerah masih mencari formula untuk menyampaikan informasi terkait bansos dengan baik dan lengkap,” papar Dedy.
Untuk itu, pihaknya mendorong agar seluruh pihak, pusat, daerah, hingga desa dan aparat RT/RW bersinergi dan segera disusun ketentuan yang mengintegrasikan pendataan sekaligus menjadi pedoman bagi pelaksanaan penyaluran di lapangan sehingga bisa langsung di eksekusi.
Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan dan Narahubung Posko Daring Covid-19 Provinsi Banten, Zainal Muttaqin, mengungkapkan tindak lanjut yang dilakukan untuk merespon pengaduan yang disampaikan masyarakat.
“Kami sudah membuat komitmen dengan Pemerintah Provinsi dan seluruh Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota serta menunjuk narahubung di tiap pemda untuk menindaklanjuti laporan masyarakat secara cepat,” kata Zainal.
Menurut Zainal, sejauh ini narahubung di tiap pemda telah cukup sigap menindaklanjuti laporan yang diteruskan Ombudsman.
“Alhamdulillah, dalam beberapa kasus sudah selesai dan masyarakat yang membutuhkan telah mendapat haknya.”
Hal ini, lanjutnya, juga tidak terlepas dari proses verifikasi awal terhadap setiap laporan.
“Untuk laporan yang disampaikan secara lengkap, baik identitas, alamat lokasi maupun kronologis masalahnya, akan bisa cepat ditindaklanjuti,” untuk itu, Zainal mengimbau masyarakat agar bisa menyampaikan informasi selengkap-lengkapnya dalam pengaduannya.
Ombudsman Banten menyatakan telah menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk melalui Ombudsman Perwakilan Banten untuk segera mendapatkan penyelesaian, ada banyak laporan yang sudah diselesaikan oleh terlapor berdasarkan informasi yang kami peroleh dari para pelapor yang mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan bansos setelah adanya tindak lanjut dari Ombudsman Perwakilan Banten.