Pelayananpublik.id – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Serang lakukan sosialisasi yang melibatkan para tokoh atau orang yang memiliki pengaruh di kota Serang untuk terciptanya kondusifitas serta terhindarnya dari konflik-konflik yang kemungkinan akan terjadi antar sesama masyarakat.
Sosialisasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Penanganan Konflik sebagai bentuk implementasi dari Permendagri No.46 tahun 2019 tentang kewaspadaan dini di Daerah yang bertujuan membina, membimbing serta memberikan pengetahuan mengeni pentingnya menjaga persatuan adalah bagian dari terhindarnya konflik di masyarakat.
Hadir di acara tersebut juga Wali Kota Serang Syafrudin, pihaknya mengaku bahwa saat ini Kota Serang tidak terlalu mengkhawatirkan, dikarenakan tahun ini tidak ada Pilkada, Pilgub maupun Pilwalkot, akan tetapi memang yang agak riskan itu yang ada pemilihan kepala daerah.
“Sekalipun tidak ada kewaspadaan dini itu harus kita ciptakan karena keadaan kemarin keadaan sekarang dan keadaan yang akan datang itu juga harus kita kaji dan ya perlunya sosialisasi ini adalh untuk kewaspadaan dini agar stabilitas dan kondusifitas masyarakat terjaga,” ujar Syafrudin. Rabu, (11/03).
Pemetaan awal pihaknya memberikan sosialisasi kepada ormas-ormas yang ada di masyarakat, kemudian juga tokoh masyarakat, salah satunya FKDM yang selalu berhubungan dengan masyarakat.
“Situasi Kota Serang ini alhamdulillah sampai hari ini kondusif jadi tidak ada hal-hal yang harus kita dibuat riskan. Ormas yang anti pancasila di Kota Serang ini saya kira belum ada dan soal peternakan ayam yang bergejolak di masyarakat,” tuturnya.
Syafrudin menyampaikan bahwa peternakan ayam yang kedudukanya sampai sekarang masih menggunakan RTRW yang lama jadi secara legal mereka masih mempunyai izin sekalipun izin ini bukan dikeluarkan oleh pemerintah Kota melainkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).
“Akan tetapi kedepan setelah revisi RTRW ini ada ya sudah pasti ini akan dibuat aturanya sehingga di wilayah Curug dan Walantaka tidak ada peternakan lagi. Jadi nanti setelah ada revisi RTRW ini kami akan mengundang baik pengusaha, peternakan maupun masyarakat ataupun ormas yang ada diwilayah curug itu sehingga nanti ada satu suara di tutup atau dilanjutkan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kota Serang Alpedi usai berikan sambutan menjelaskan kewaspadaan dini dan penanganan penting diterapkan.
“Pemerintah Kota Serang tidak mungkin melakukan penanganan konflik secara langsung tanpa melibatkan masyarakat,” pungkasnya.
Kota Serang ini memiliki latar belakang budaya, agama dan lain sebagainya beraneka ragam. Potensial menimbulkan konflik, untuk supaya tidak menimbulkan konflik, untuk itu harus diberikan pemahaman, bahwa perbedaan itu keniscayaan, kita harus hidup berdampingan damai dengan beragam perbedaan tadi.
“Kalau masyarakat sudah dibimbing, dibina untuk hidup berdampingan dengan damai dengan mengetengahkan bahwa kita itu harus beda dan memang beda mudah mudahan mereka bisa mengendalikan dirinya dan kelompoknya dan berharap Kota Serang damai, aman kondusif tidak terjadi konflik,” imbuhnya. (kimi).