Prodewa Minta Pemerintah Jawab Keresahan Masyarakat Soal RUU Omnibuslaw

Pelayananpublik.id – Bukan hanya buruh, sejumlah mahasiswa, petani hingga masyarakat lain semakin masif turut aksi unjuk rasa di seluruh Indonesia menolak keras soal RUU Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja.

Polemik ini terjadi karena RUU Omnibuslaw ini dinilai menjadi karpet merah bagi investor asing dan para pengusaha namun menjadi mimpi buruk bagi para buruh , petani dan elemen masyarakat lainya.

Menanggapi hal tersebut Progressive Democracy Watch (Prodewa) sebagai lembaga Riset dan Kajian ikut andil menyuarakan aspirasi masyarakat dan menuntut tegas pemerintah menjawab keresahan yang selama ini dialami masyarakat khususnya kaum buruh di Indonesia.

“Ini gelombang penolakan sudah masif dimana-mana, inikan bertentangan dengan tujuan RUU Omnibuslaw yang katanya untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat menurut pemerintah. Karena itu saya rasa pemerintah harus menjawab dan mengakomodir keresahan publik,” ujar Direktur Eksekutif Prodewa, Fauzan Irfan.

Sementara itu, Ahmad Zidni selaku Direktur Research and Public Policy Prodewa meminta pemerintah untuk mengkaji ulang RUU Omnibuslaw cipta lapang kerja ini.

“Pemerintah dan DPR RI perlu meninjau dan mengkaji ulang soal RUU omnibuslaw Cipta Lapang Kerja dan mencari solusi yang terbaik atas situasi itu. Mungkin bisa dengan melakukan reformasi agraria sejati dan menciptakan industri nasional,” ujar Zidni. (kimi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *