Pelayananpublik.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus berupaya untuk meningkatakan kesejahteraan masyarakat utamanya yang berkaitan dengan penyediaan pemukiman serta aspek pendukung lainnya bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Al Muktabar saat membuka Rapat Koordinassi Forum OPD Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Pemukiman di Hotel Yasmin Karawaci, Jl Raya Binong No.8 Curug, Kabupaten Tangerang.
“Kita secara infrastruktur menyeluruh. Jalan provinsi sudah mendektai tuntas dalam kerangka kapasitas ukuran mantap dan tentu setelah itu juga kita akan melakukan pembukaan-pembukaan akses baru yang terkait dengan daya dukung terhadap perumahan dan permukiman wilayah,” ujar Muktabar. Selasa, (18/02).
Dia menegaskan, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota memiliki kewenangan masing-masing dalam melakukan pembangunan. Namun hal tersebut tidak menjadi hambatan untuk bekerja bersama-sama dalam rangka menghadirkan pembangunan yang layak bagi masyarakat.
“Provinsi dengan dengan aspek kewenangannya, kemudian kabupaten dengan aspek kewenangannya berjenjang sampai ke tingkat masyarakat. Tetapi jika ada hal-hal sangat urgent yang memerlukan kita bersama melakukannya, mengapa tidak? Semua kita lakukan demi kepentingan masyarakat,” ungkap Muktabar.
Dijelaskan, jika ada program yang memiliki irisan antara Pemerintah Pusat, Provinsi Banten dan kabupaten/kota, hal itu bisa dilakukan bersama-sama sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Khusus dengan kabupaten/kota, provinsi atas persetujuan DPRD menyediakan sumber pembiayaan bantuan keuangan sebagai bagian dari upaya meyelesaikan irisan-irisan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota itu.
Berkaitan dengan bantuan yang diberikan provinsi, Sekda Al Muktabar berharap kabupaten/ kota bisa maksimal menggunakannya agar tidak ada sisa pembiayaan di akhir tahun.
“Saya perlu ingatkan, bagi kabupaten/kota yang konsen melakukan pembiayaan melalui bantuan keuangan oleh provinsi atas isu strategis, sedapat mungkin secara opimal menggunakannya. Karena ada beberapa kabupaten/ kota yang serapannya menjadi tidak optimal karena menyisakan pembiayaan diakhir tahun,” jelas Sekda. (Kimi)