Pelayananpublik.id – Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) kembali dikritisi, kali ini kelompok akademisi menilai BPODT yang sudah bekerja selama 3 tahun untuk pengembangan pariwisata Danau Toba layak dievaluasi secara menyeluruh.
Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Parapat-Ajibata (GEMPAR) bersama dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba (AMPDT) menggelar diskusi bertajuk ”Tiga Tahun di Toba, Apa Kabar BPODT?”.
Diskusi yang dilaksanakan untuk megingatkan BPODT atas tugasnya yang telah berusia 3 tahun. Diskusi yang dilaksanakan pada hari Minggu, 01 Desember 2019 di Literacy Coffe tersebut diiukuti puluhan peserta dari berbagai kalangan.
Hadir pada diskusi tersebut sebagai narasumber Richard Sidabutar (Anggota DPRD Periode 2014-2019), Sohibul Ansor Siregar (Dosen FSIP UMSU) dan Parno Mahulae (PP PKMRI). Parno dalam kesempatannya mengatakan bahwa BPODT kurang transparan.
“BPODT sudah 3 tahun berada di Toba, tapi kita belum tahu apa yang diperbuat, bahkan akses untuk informasi tentang Masterplan pembangunan Danau Toba juga kita tidak bisa lihat. Dan saya kira struktur BPODT ini sudah layak untuk dievaluasi dan harus di tempatkan orang-orang yang paham tentang pengembangan danau toba tanpa merusak tatanan struktur adat, sosial dan budayanya,” kata Parno.
Sedikit berbeda dengan Parno, Ricahard Sidabutar mengatakan bahwa kewenangan mengevaluasi berada ditangan Kementrian Pariwisata.
“Kurang elok kalo kita bicarakan sesuatu tapi orangnya tidak ada disini, soal evaluasi struktur itu, kewenangannya ada di Kementrian Pariwisata” kata Richard.
Sebelumnya penyelenggara telah komuinikasi dengan Direktur Utama BPODT agar hadir dalam diskusi tersebut, tetapi berhubung Direktur dan semua direksi ada kegiatan di luar kota maka pihak BPODT tidak ada yang hadir. GEMPAR (Gerakan Mahasiswa Parapat-Ajibata) sebagai penyelengara diskusi tersebut sangat menyayangkan ketidakhdiran pihak BPODT.
“Tujuan kita di sini untuk memberikan ide dan solusi serta bertukar pikiran sebenarnya dengan pihak BPODT, karena sejauh ini kita melihat BPODT tidak paham tentang antropologi yang berada dikawasan Danau Toba. Karena untuk mengembangkan danau toba tidak hanya berbicara soal infrastruktur semata tapi yang paling utama adalah bagaimana kita mengembangkan SDM-nya” kata Rico Nainggolan selaku Ketua GEMPAR.
Di tempat yang sama, Sohibul Ansor Siregar memaparkan kajian-kajian akademik tentang pembangunan pariwisata Danau Toba. Sohibul mengatakan bahwa masyarakat kawasan Danau Toba kurang kritis terhadap rencana pengembangan pariwisata danau toba yang digaung-gaungkan oleh BPODT.
”Masyarakat kita ini kurang kritis. semuanya ok ok aja. Nanti kalo BPODT dikritisi dikira tidak pro dengan jokowi,. Padahal kalau kita analisis ada 11 kementerian yang tergabung untuk mengembangkan Danau Toba melalui BPODT. Ada 11 Kementerian tergabung di BPODT tapi tidak bisa berbuat apa-apa, ya rakyat biasa seperti kita ini bisa apa? Kita kurang kritis sebagai masyarakat Batak” kata Sohibul dengan tegas.
Di akhir diskusi Richard Sidabutar mengatakan BPODT harus melibatkan masyrakat lokal yang ada dikawasan Danau Toba dan jika BPODT hanya menawarkan kemewahan-kemewahan semata tanpa memperhatikan kondisi sosial dan budaya, maka BPODT hanya seakan menjadi karpet merah saja untuk para investor.
Dan yang ditakutkan akan terjadi penggusuran terhadap tempat tinggal masyrakat serta nilai dan norma-norma sosial yang hidup dimasyarakat. BPODT mesti mengakarkan diri pada lokalitas kultur, mental dan sosial. Maka pola pendekatan pada daerah tersebut mesti punya pendekatan khas dan berbeda.
“Pendekatan pembangunan di kawasan Danau Toba sekitarnya kurang menyertakan partisipasi masyarakat. Pembangunan mesti bertolak dari tuntutan etis diterima setiap orang, pembangunan dapat dan harus menghilangkan penderitaan,” terang Richard.
Dia menambahkan ada lima tantangan dalam pengembangan pariwisata danau toba yaitu, Pengetahuan tentang kepariwisataan masih kurang, Kesiapan destinasi menerima wisatawan, Promosi kurang masksimal, peranan para pelaku pariwisata kurang maksimal dan yang terakhir adalah lemahnya koordinasi antar lembaga untuk mengembangkan Danau Toba. (IWO Medan)