Pengertian Gerakan Separatis, Penyebab, Hingga Contohnya di Indonesia

Pelayananpublik.id- Istilah gerakan separatis terus bergaung sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Tak jarang pula gerakan separatis ini menyebabkan pertumpahan darah baik dari pihak militer maupun sipil.

Gerakan separatis termasuk gerakan yang dilarang di suatu pemerintahan karena mereka tidak mendukung pemerintahan melainkan ingin melepaskan diri dan membentuk negara baru.

Hal ini tentu berlawanan dengan tujuan negara yang harus menyatukan bangsa-bangsa di wilayahnya. Maka gerakan ini harus diberantas meskipun sulit karena melibatkan rakyat sendiri.

Untuk lebih memahami, silakan simak pengertian gerakan separatis berikut.

Pengertian Gerakan Separatis

Separatis berasal dari bahasa Inggris yakni separate artinya pisah, separated terpisah. Jadi gerakan separatis adalah tindakan-tindakan secara terencana yang berkaitan dengan pemisahan diri atau kelompok dari kelompok lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata separatis diartikan sebagai golongan atau orang yang mengkhendaki adanya pemisahan diri dari suatu persatuan, bangsa atau golongan untuk mendapatkan dukungan.

Adapun kata separatisme diartikan sebagai sebuah paham atau pun gerakan yang bertujuan untuk memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri.

Gerakan separatis ini biasanya dilakukan oleh mereka yang mempunyai kesadaran nasional yang tajam. Gerakan ini tak hanya dilakukan dengan kekerasan tetapi ada juga yang dilaksanakan dengan jalan damai misalnya saja gerakan Qubec di Kanada.

Penyebab Munculnya Gerakan Separatis

Sekilas gerakan separatis terlihat brutal, dan tanpa dasar atau arogan karena ingin memisahkan diri dan mendirikan negara sendiri. Namun ternyata gerakan ini tak muncul tanpa sebab.

Ada bermacam sebab sekelompok orang ingin memisahkan diri dari ikatan kedaulatan suatu negara. Mulai dari tidak puas dengan pelayanan pemerintah, dan sebab-sebab lainnya.

Pebyebabnya bisa jadi karena dua jenis konflik yakni konflik horizontal yakni konflik antar sesama warga dan konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara warga dengan pemerintahnya.

Konflik-konflik tersebut bisa memicu disintegrasi bangsa dan menimbulkan berbagai gerakan separatis.

Adapun penyebab gerakan separatis akibat kedua konflik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi ditandai merosotnya daya beli masyarakat akibat inflasi dan terpuruknya nilai tukar, turunnya kemampuan produksi akibat naiknya biaya modal, dan terhambatnya kegiatan perdagangan dan jasa akibat rendahnya daya saing.

Jika dibiarkan lama, rakyat akan merasa sulit dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola negara dan memelihara rakyatnya.

2. Krisis Politik

Konflik antara elite politik yang hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri, pada akhirnya menciptakan kondisi instabilitas politik.

Krisis politik ini tentu akan menyulitkan lahirnya kebijakan yang utuh dalam mengatasi krisis ekonomi. Bukannya mendapat solusi, malah timbul perpecahan elite poltik disertai defisiensi pemerintah menjalankan fungsinya.

Hal ini akan berakibat pada ketidakmampuan pemerintah dalam memberi pelayanan publik akan makin merosot yaitu fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh masyarakatnya.

3. Kebijakan Pemerintah Tak Berpihak ke Rakyat

Penyebab lainnya adalah warga merasa kebijakan pemerintahnya tidak menguntungkan rakyat. Sehingga mereka merasa pemerintah tidak kompeten dalam menyelesaikan masalah di negaranya.

Kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang kurang tepat juga mengakibatkan kurang meratanya penyebaran penduduk dan tidak berhasilnya pemberdayaan masyarakat

4. Krisis Sosial

Selain krisi ekonomi dan politik, hal yang juga berbahaya adalah krisis sosial. Krisis sosial ini berbentuk sikap primodialisme dan ekslusivisme bernuansa SARA. Pertautan antara adanya kelompok masyarakat yang sulit menerima perbedaan dengan sejumlah alasan.

5. Hukum yang Tidak Dihormati

Bagi sejumlah orang hukum tak lagi punya harga diri. Karena hanya membela orang-orang tertentu. Hukum yang harusnya menjadi pelindung, justru menjadi pisau yang menyakitkan karena tak samasekali bisa membela kebenaran.

Lemahnya penegakan hukum dan HAM sehingga terkesan seperti adanya pembiaran yang dilakukan oleh negara terhadap kekerasan yang terjadi di sejumlah daerah.

Mereka yang muak dengan sistem hukum yanh tidak adil akan berpikir untuk memisahkan diri dari kedaulatan yang tidak menyediakan tempat untuk mereka.

6. Intervensi Internasional

Adanya pihak dari luar negara masuk ke dalam negara yang berupaya untuk memecah belah dan mengambil untung dari perpecahan tersebut dengan menanamkan pengaruhnya terhadap kebijakan politik dan ekonomi negara tersebut (khususnya negara-negara pasca merdeka).

Kondisi-kondisi seperti di atas bisa menjadi pemicu lahirnya gerakan-gerakan anti-pemerintah yang terorganisasi maupun gerakan separatis.

Bila pemerintah tidak segera menindaklanjuti maka yang terjadi sudah pasti disintegrasi bangsa.

Penanggulangan Gerakan Separatis Oleh Pemerintah

Pemerintah khususnya Indonesia telah menanggulangi beberapa pergolakan gerakan separatis di berbagai daerah.

Adapun sejumlah langkah menanggulangi gerakan separatis yakni:

1. Pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban serta menindak secara tegas para pelaku separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil.

2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi serta demokratisasi.

3. Meningkatkan deteksi dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme.

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme, melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan emerataan pembangunan antardaerah.

5. Melaksanakan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka menciptakanrasa saling percaya.

6. Menerapkan konsep penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, dan bermartabat.

7. Di tingkat internasional, langkah yang dilakukan pemerintah adalah mempresentasikan perkembangan positif di daerah-daerah rawan tersebut.

Gerakan Separatis Dalam Sejarah Indonesia

Indonesia sejak dahulu telah diwarnai dengan gerakan-gerakan separatis oleh kelompok-kelompok sipil bersenjata.

Gerakan-gerakan tersebut harus ditangani secara ekstra karena menimbulkan kekacauan bahkan pertumpahan darah.

Berikut adalah gerakan-gerakan separatis yang tercatat dalam sejarah Indonesia.

1. Pemberontakan PKI

Salahsatu gerakan separatis dalam sejarah Indonesia adalah pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948.

Pada tahun 1948 kabinet Amir Syariffudin jatuh disebabkan oleh kegagalannya dalam Perundingan Renville yang sangat merugikan Indonesia.

Untuk merebut kembali kedudukannya, pada tanggal 28 Juni 1948 Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) untuk memperkuat basis massa, FDR membentuk organisasi kaum petani dan buruh.

Pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso tiba dari Moskow. Amir dan FDR segera bergabung dengan Musso. Untuk memperkuat organisasi, maka disusunlah doktrin bagi PKI. Doktrin itu bernama Jalan Baru. PKI banyak melakukan kekacauan, terutama di Surakarta.

Oleh PKI daerah Surakarta dijadikan daerah kacau (wildwest). Sementara Madiun dijadikan basis gerilya. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis.

Pada waktu yang bersamaan, gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun. Untuk menumpas pemberontakan PKI, pemerintah melancarkan operasi militer.

2. Pemberontakan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII)

Selain itu ada juga pemberontakan yang dilakukan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Berdasarkan Perundingan Renville, kekuatan militer Republik Indonesia harus meninggalkan wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda dan mengungsi ke daerah Jawa Tengah yang dikuasai Republik Indonesia. Tidak semua komponen bangsa menaati isi Perjanjian Renville yang dirasakan sangat merugikan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah S.M. Kartosuwiryo beserta para pendukungnya. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Tentara dan pendukungnya disebut Tentara Islam Indonesia (TII). Gerakan Darul Islam yang didirikan oleh Kartosuwiryo mempunyai pengaruh yang cukup luas. Pengaruhnya sampai ke Aceh yang dipimpin Daud Beureueh, Jawa Tengah (Brebes, Tegal) yang dipimpin Amir Fatah dan Kyai Somolangu (Kebumen), Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar, dan Sulawesi Selatan dengan tokohnya Kahar Muzakar.

3. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)

Awal kemunculan gerakan pemberontakan PRRI inj diawali dari ketidakharmonisan hubungan pemerintah daerah dan pusat.

Daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah seperti berikut.

a. Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.
b. Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan.
c. Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian.
d. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.

Pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Sebagai perdana menterinya adalah Mr. Syafruddin Prawiranegara.

4. Pemberontakan Permesta

Gerakan separatis selanjutnya adalah Permesta yang juga dipicu oleh Proklamasi PRRI.

Tanggal 17 Februari 1958 Somba memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung PRRI. Gerakannya dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta).

Gerakan ini jelas melawan pemerintah pusat dan menentang tentara sehingga harus ditumpas. Untuk menumpas gerakan Permesta, pemerintah melancarkan operasi militer beberapa kali.

Meskipunpemberontakan Permesta dapat dilumpuhkan sekitar bulan Agustus 1958, walaupun sisa-sisanya masih ada sampai tahun 1961.

5. Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

GAM adalah sebuah organisasi (yang dianggap separatis) yang memiliki tujuan supaya daerah Aceh atau yang sekarang secara resmi disebut Nanggroe Aceh Darussalam lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konflik antara pemerintah dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF). GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro yang sekarang bermukim di Swedia dan berkewarganegaraan Swedia.

Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Penandatanganan nota kesepakatan damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission (AMM) yang beranggotakan lima negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Di antara poin pentingnya adalah bahwa pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM.

Seluruh senjata GAM yang mencapai 840 pucuk selesai diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005. Kemudian pada 27 Desember, GAM melalui juru bicara militernya, Sofyan Daud, menyatakan bahwa sayap militer mereka telah dibubarkan secara formal.

7. Pemberontakan APRA

Pada masa pemerintahan RIS, muncul pemberontakan-pemberontakan yang mengguncang stabilitas politik dalam negeri. Pemberontakan-pemberontakan tersebut antara lain gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), pemberontakan Andi Azis, dan Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS).

8. Republik Maluku Selatan (RMS)

Republik Maluku Selatan (RMS) adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat). RMS ditumpas tuntas pada November 1950. Sejak 1966 RMS berfungsi sebagai pemerintahan di pengasingan, Belanda.

Pada 25 April 1950 RMS hampir/nyaris diproklamasikan oleh orang-orang bekas prajurit KNIL dan pro-Belanda yang di antaranya adalah Dr. Chr.R.S. Soumokil bekas jaksa agung Negara Indonesia Timur yang kemudian ditunjuk sebagai Presiden, Ir. J.A. Manusama dan J.H. Manuhutu.

Selama tahun 70an, teror seperti ini dilakukan juga oleh beberapa kelompok sempalan RMS, seperti kelompok Komando Bunuh Diri Maluku Selatan yang dipercaya merupakan nama lain (atau setidaknya sekutu dekat) Pemuda Maluku Selatan Merdeka. Kelompok ini merebut sebuah kereta api dan menyandera 38 penumpangnya di tahun 1975. Ada juga kelompok sempalan yang tidak dikenal yang pada tahun 1977 menyandera 100 orang di sebuah sekolah dan di saat yang sama juga menyandera 50 orang di sebuah kereta api.

Pada saat Kerusuhan Ambon yang terjadi antara 1999-2004, RMS kembali mencoba memakai kesempatan untuk menggalang dukungan dengan upaya-upaya provokasi, dan bertindak dengan mengatas-namakan rakyat Maluku.

Beberapa aktivis RMS telah ditangkap dan diadili atas tuduhan kegiatan-kegiatan teror yang dilakukan dalam masa itu, walaupun sampai sekarang tidak ada penjelasan resmi mengenai sebab dan aktor dibalik kerusuhan Ambon.

9. Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah gerakan nasionalis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya.

OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia dimana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPM dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain.

Pada tanggal 1 Juli 1971, Nicolaas Jouwe dan dua komandan OPM yang lain, Seth Jafeth Raemkorem dan Jacob Hendrik Prai menaikkan bendera Bintang Fajar dan memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat. Namun republik ini berumur pendek karena segera ditumpas oleh militer Indonesia dibawah perintah Presiden Soeharto.

Tahun 1982 Dewan Revolusioner OPM didirikan dimana tujuan dewan tersebut adalah untuk menggalang dukungan masyarakat internasional untuk mendukung kemerdekaan wilayah tersebut. Mereka mencari dukungan antara lain melalui PBB, GNB, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN.

Demikian ulasan mengenai gerakan separatis, penyebab, penanggulangan hingga contohnya dalam sejarah Indonesia. Semoga bermanfaat. (Nur Fatimah)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *