Oleh : Nasrudin Joha
Pejabat baru diancam dibunuh, penenggak hukum sigap, pelaku ditangkap, eksekutor di jerat.
Lantas, muncul ‘testimoni’ dari eksekutor mengaku diminta Fulan untuk membunuh Fulan.
Kemudian, rencana pembunuhan dengan ‘pengakuan’ yang sumir ini, direkam, dijadikan kaset, diputar berulang ulang.
Di bus kota, stasiun, di pasar-pasar, di bandara, di seluruh penjuru pelosok negeri.
Sedangkan…
Rakyatnya sudah dibunuh,
bahkan dengan cara ditembak.
Satupun tersangka belum ada,
tidak ada testimoni eksekusi.
Keluarga diminta ikhlas,
rakyat diminta berdamai.
Padahal,
tak ada yang meminta maaf,
tak ada yang mengaku bertanggung jawab.
Nyawa rakyat tak berharga, beda dengan pejabat, baru diancam saja sudah heboh hingga ke ujung berung.
Coba, Anda bayangkan:
Anda adalah ayah dari Robb.
Anda adalah ibu dari Edd.
Anda kakak atau adik dari Lyn.
Mereka ini terbunuh.
Sampai hari ini penenggak hukum belum menangkap pelakunya.
Mereka ini, jelas mati bukan diancam kematian.
Tapi, tak ada respons negara yang memadai, untuk mengusut tuntas peristiwa ini.
Keluarga, bahkan untuk mengambil jenazah saja dipersulit, diminta untuk tidak menuntut secara hukum.
Astaghfirullah, anak mati diminta untuk tidak menuntut secara hukum ?
Siapa yang memiliki logika waras, meminta Puteranya meninggal lantas berdamai dan diam saja.
Berdamai dengan siapa ?
Pelakunya siapa ?
Yang muncul, justru cerita fiksi tentang ancaman negara, ancaman makar, ancaman terhadap penguasa yang takut kecurangannya terbongkar.
Rakyat, yang jelas-jelas mati tidak dihiraukan.
Saya bertanya lagi, negara ini dibentuk untuk segenap rakyat atau dikhususkan untuk pejabat ?
Konstitusi negara dibentuk khusus untuk melindungi rakyat dari ‘ancaman pembunuhan’ atau termasuk korban pembunuhan ?
Perhatian negara ini khusus untuk pejabat atau juga meliputi rakyat ?
Bosan, tiap hari menonton televisi yang memberikan kebohongan.
Jengah, tiap hari disuguhi sinetron fiksi yang tidak ilmiah.