Pelayananpublik.id- Belum selesai urusan keracunan makanan di program Makan Bergizi Gratis (MBG), kini pemerintah akan menyalurkan multivitamin ke anak sekolah lewat program tersebut.
Sebanyak 4,8 juta butir multivitamin akan disalurkan ke dapur makan bergizi gratis.
Terkait itu, Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengingatkan, niat Kemenhan memperkuat ketahanan kesehatan rakyat itu harus tetap dalam koridor kesehatan nasional.
Ia meminta Tanpa koordinasi dengan Kemenkes dan BPOM, niat baik bisa berujung pada persoalan serius di lapangan.
Politikus Partai Nasdem itu mengatakan, sebagaimana ketentuan undang-undang, penyaluran jutaan butir multivitamin itu harus dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga teknis terkait.
“Penyaluran obat dan vitamin bukan sekadar kegiatan distribusi logistik karena menyangkut keselamatan masyarakat,” ujarnya Selasa (7/10/2025).
Oleh karena itu, ia mewanti-wanti agar setiap produk kesehatan yang disalurkan melalui uji, pengawasan, dan sertifikasi yang ketat.
Nurhadi mengingatkan Kemenhan untuk berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga lain agar fungsi dan peran militer tidak tumpang tindih.
“Kami di Komisi IX DPR RI memandang penting adanya sinergi lintas kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih peran, apalagi pergeseran fungsi dari sipil ke militer dalam urusan kesehatan masyarakat,” tutur Nurhadi.
Ia juga mewanti-wanti bahwa peran TNI dalam distribusi multivitamin itu hanya sebatas dukungan logistik, tidak mengganti fungsi teknis lembaga kesehatan.
Selain itu, ia juga meminta penyaluran dilakukan secara transparan. Pemerintah harus membuka data penerima obat-obatan itu dengan jelas dan memperkuat pengawasan di lapangan.
“Kita belajar dari kasus-kasus sebelumnya di mana program serupa menimbulkan potensi penyimpangan, bahkan masalah kesehatan akibat produk yang belum terverifikasi,” ujar Nurhadi. (*)