Pelayananpublik.id- Sekolah rakyat pada tahun ini resmi dibuka di seluruh Indonesia.
Namun ketika sekolah tersebut dibuka sebanyak 160 guru mengundurkan diri.
Terkait itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pengunduran diri mereka lantaran penempatan lokasi mengajar yang jauh dari rumah.
Namun, dia mengklaim pemerintah telah memiliki solusi untuk mengatasi banyaknya guru Sekolah Rakyat yang mundur.
Sebab, kata dia, pemerintah sudah menyiapkan guru cadangan untuk mengajar di Sekolah Rakyat.
Dia mengklaim masih ada sekitar 50 ribu guru yang menunggu antrean penempatan mengajar. Gus Ipul mengatakan guru-guru itu kini dalam proses pendidikan profesi.
“Ada banyak guru yang siap menggantikan, karena ada lebih dari 50 ribu guru yang mengikuti proses pendidikan profesi guru belum ada penempatan,” kata Gus Ipul.
Pengamat kebijakan publik sekaligus pendiri Nalar Institute Yanuar Nugroho menilai peristiwa mundurnya seratusan guru Sekolah Rakyat itu menjadi peringatan atas gagalnya desain kebijakan penempatan.
Menurut dia, kebijakan yang ditentukan oleh sistem administratif Badan Kepegawaian Negara itu terlalu sentralistik.
“Kebijakan penempatan itu juga mengabaikan realitas sosial-geografis,” kata dia saat dihubungi pada Ahad, 27 Juli 2025.
Penentuan lokasi mengajar guru Sekolah Rakyat dilakukan tanpa mempertimbangkan domisili, kapasitas mobilitas, dan aspirasi personal. Hal ini dinilai menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara kebutuhan pendidikan di daerah dan kesiapan individual guru.
“Dari perspektif kebijakan publik, masalah ini mencerminkan kegagalan ganda, yaitu absennya mekanisme partisipatif dan lemahnya koherensi lintas sektor,” ujarnya.
Yanuar mengatakan seharusnya kebijakan penempatan tenaga pengajar di Sekolah Rakyat melibatkan partisipasi guru dan pemerintah daerah. Karena itu, dia berujar guru yang melamar menjadi tenaga pengajar di Sekolah Rakyat harusnya diberikan ruang pilihan lokasi.
Yanuar juga mengkritik respons pemerintah yang menyebut telah menyiapkan guru cadangan pengganti. Menurut dia, pernyataan itu memperlihatkan cara pandang yang sempit dan teknokratis. (*)