Pelayananpublik.id- Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu mencopot 3 pejabat di pemerintahannya akibat melakukan pungutan liar (pungli).
Gus Irawan mengatakan tidak ada maaf bagi pejabat pemerintah yang melakukan pungli karena itu merupakan tindakan indisipliner. Akibatnya 3 pejabat tersebut langsung dicopot dari jabatannya dan saat ini digantikan dengan pelaksana tugas (Plt).
Mengutip Waspada.id, salahsatu pejabat yang dicopot adalah SHH yang menjabat Kabid Pembinaan Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan Daerah.
SHH dicopot karena diduga melakukan pungli kepada kepala sekolah dengan motif mengambil “ongkos saba”. Jadi kepala sekolah yang masih ingin bertahan di jabatannya, diwajibkan menyetor uang tersebut.
Saat ini posisi SHH sudah disiapkan penggantinya dan masih menunggu Surat Keputusan (SK) oleh Bupati Tapsel yang saat ini masih tugas luar daerah di Medan.
Pejabat lain yang dicopot jabatannya adalah ELAS, Kepala Puskesmas Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola.
ELAS dicopot setelah inspeksi mendadak (Sidak) Bupati Tapsel menemukan pasien yang masih dikutip uang perobatan. Padahal Pemkab Tapsel telah mendeklarasikan berobat gratis dan cukup tunjukkan KTP.
Menggantikan ELAS, telah diangkat Muhamad Halim sebagai Plt. Kepala Puskesmas Pintu Padang.
Kemudian, DFCS selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Daerah juga dicopot dari jabatannya.
DFCS dicopot dari Kabid Pengelolaan Pasar, karena hasil pemeriksaan Inspektorat yang bersangkutan diduga bermain di uang iuran pasar.
Untuk diketahui, tahun lalu Pemkab Tapsel mengalokasikan angaran Rp800 juta untuk operasional pasar dengan target pengembalian berupa PAD sebesar Rp1,060 miliar. Namun pengembalian yang terealisasi hanya sekitar Rp260 juta.
Sebelumnya, Gus Irawan menegaskan pihaknya akan terus melakukan bersih-bersih terhadap semua yang melakukan pelanggaran.
Dia menegaskan hal ini usai berkunjung ke Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara di Jalan Gatot Subroto, Medan, Senin (28/4/2025).
“Saya sudah berhentikan itu yang di Puskesmas. Begitu saya perintahkan diperiksa oleh Inspektorat, ternyata kepala Puskesmasnya sering bermasalah. Temuan saya di situ bahwa Tapsel sudah UHC (unviersal health coverage) gitu ya. Mendeklarasikan bahwa dengan KTP bisa berobat gratis. Eh, ternyata di sana masih ada yang bayar,” terangnya.
Dia mengatakan hal ini boleh jadi berlaku juga di Puskesmas lainnya.
“Jangan coba-coba karena sudah diingatkan, hentikan. Kalau masih dilakukan kita akan tindak tegas,” tuturnya.
“Saya terinformasi bahwa ada kepala bidang di Dinas Pendidikan mengancam. Dia ancam kepala sekolah, motifnya menarik duit. Bahwa kalau mau bertahan kasih setoran. Ini juga sudah diberhentikan. Se-level kepala bidang.
Lalu ada juga kepala bidang di Dinas Perdagangan. Ini main-main di iuran-iuran pasar. Kalau untuk yang namanya fraud, penyelewengan, menyangkut uang, itu nggak ada maaf. Tidak ada, mohon maaf ya. Karena itu sangat merusak. Ini penyakit kronis yang harus diamputasi,” beber Gus Irawan.
Ia mengatakan akan concern di semua bidang namun ia akan fokus ke sektor kesehatan dan pendidikan terlebih dahulu.
“Saya akan sangat concern di semua bidang. Tetapi, di sektor kesehatan dan pendidikan itu prioritas. Karena mereka menyedot APBD Tapsel hingga 46 persen, masa iya anggaran banyak mereka habiskan tapi layanan tidak maksimal,” imbuhnya.
Gus Irawan menyatakan tindakan terhadap indisipliner ini akan terus dilakukan. Bahkan, ketika ditanya jika berhubungan dengan kerabatnya, saudara atau bagian dari keluarga atau titipan keluarga pejabat, dia tegas menjawabnya.
“Mohon maaf, misalnya, dengan keluarga, ya saya pegang teguh dalihan na tolu. Tapi, dalam penerapan aturan nggak ada dispensasi karena hubungan darah, hubungan keluarga, nggak ada. Aduh mohon maaf, nggak akan ada dispensasi. Saya hanya bisa sampaikan, nggak bisa ditervensi-lah,” tuturnya.
Gus Irawan mengaku prihatin dan mohon maaf kepada masyarakat dengan kondisi pelayanan publik yang terjadi di Tapsel.
“Semua instansi yang coba main-main dengan layanan publik, akan kita tertibkan,” katanya. (*)