Pelayananpublik.id- Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) sudah menjadi perbincangan si kalangan politikus maupun masyarakat luas.
Pasalnya, calon yang diduga kuat akan maju tak lain dan tak bukan adalah Bobby Nasution, menantu dari Presiden Joko Widodo.
Dengan demikian timbul kekhawatiran akan terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi dalam Pilgubsu nantinya.
Bahkan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Djarot Syaiful Hidayat mengatakan abuse of power di Pilgub Sumut sudah mulai terlihat. Buktinya adalah seringnya
“Presiden Jokowi mengunjungi Sumut.
Indikasi itu sudah mulai keliatan ini, contoh coba dihitung, sudah berapa kali Pak Jokowi ke Sumatera Utara, keliling Sumatera Utara,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut dikutip dari Kompas, Jumat (10/5/2024).
Ia mengingatkan kepada Presiden Jokowi untuk tetap adil dan jujur meskipun Pilgub Sumut diikuti oleh menantunya.
“Jadi apa saja yang dilakukan? Boleh tidak? Boleh, presiden boleh kemana saja untuk melayani rakyatnya, tapi presiden juga harus adil dan harus jujur, kalau memang bersaing meskipun itu menantunya, menantu kesayangan misalkan ya, biarkan dia bersaing secara jujur dan fair,” ujar Djarot.
“Dan saya pikir kita harus menghormati proses-proses demokrasi yang baik, pengalaman pemilul yang kemarin, February kemarin, itu pengalaman terburuk, karena itu demokrasi yang paling brutal dan paling buruk, banyak pengamat mengatakan seperti itu dan itu dilakukan banyak sekali kecurangan-kecurangan.”
Ia juga menilai pemenang terpilih Pilpres 2024 berkali-kali melakukan pelanggaran. Hal itu tercermin dalam putusan pelanggaran etik di Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian pelanggaran etik pimpinan KPU hingga putusan dissenting opinion di Mahkamah Konstitusi.
“Ini adalah sejarah perpolitikan di Indonesia, Pilpres terpilih itu berkali-kali melakukan pelanggaran, pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, pelanggaran etik di KPU, kemudian ada dissenting opinion pada saat putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa hasil pemilu, baru kali ini,” ujar Djarot.
“Rakyat semua melihat, jangan sampai terjadi lagi pada saat pilkada Dimana pun juga, bukan hanya di Sumatera Utara,” pungkasnya.