Pelayananpublik.id- Menjelang Pemilu 2024, istilah politik dinasti kembali merebak. Hal ini karena majunya anak Presiden RI Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres.
Gibran, dianggap meneruskan misi sang ayah untuk memimpin negara RI dengan menjadi cawapres.
Namun masih banyak yang belum paham apa itu politik dinasti.
Pada dasarnya, dinasti merujuk pada sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya bebarapa orang.
Oleh karena itu, bisa dikarakan politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di suatu negara.
Misalnya, jabatan seorang kepala pemerintahan diteruskan oleh istri, anak , atau kerabat dekatnya.
Politik dinasti ini merupakan fenomena politik munculnya calon dari lingkungan keluarga kepala pemerintahan yang sedang berkuasa. Dinasti politik yang dalam bahasa sederhana dapat diartikan sebagai sebuah rezim kekuasaan politik atau aktor politik yang dijalankan secara turun-temurun atau dilakukan oleh salah keluarga ataupun kerabat dekat.
Rezim politik ini terbentuk dikarenakan concern yang sangat tinggi antara anggota keluarga terhadap perpolitikan dan biasanya orientasi dinasti politik ini adalah kekuasaan. Dinasti politik merupakan sebuah serangkaian strategi manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya.
Dalam sebuah lembaga politik, mereka yang masih mempunyai hubungan dekat dengan keluarga acap kali mendapatkan keistimewaan untuk menempati berbagai posisi penting dalam puncak hirarki kelembagaan organisasi.
Beberapa pengamat menilai bahwa, dinasti politik akan menumbuhkan oligarki politik dan iklim yang tidak kondusif bagi upaya regenerasi kepemimpinan politik dimana kekuasaan hanya berkutat atau dikuasai oleh orang-orang mempunyai pertalian kekerabatan atau berasal dari satu keluarga, tanpa memberikan celah kepada pihak lain untuk ikut berpartisipasi.
Selain itu, politik dinasti akan berdampak buruk bagi akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan, karena cenderung serakah dan rawan terjadinya praktek KKN.
Ciri Politik Dinasti
Melansir Tagar.id, berikut ini adalah beberapa ciri-ciri politik dinasti
1. Kepemimpinan Keluarga
Politik Dinasti melibatkan dominasi satu keluarga atau klan dalam politik. Anggota keluarga tersebut menduduki posisi tinggi dalam pemerintahan, seperti presiden, perdana menteri, gubernur, atau jabatan penting lainnya.
2. Suksesi Berurutan
Anggota keluarga yang berbeda-beda, seringkali generasi berikutnya, secara berurutan mengambil alih jabatan penting dalam pemerintahan. Misalnya, anak yang menggantikan ayah atau ibu mereka dalam posisi politik tertentu.
3. Pengaruh Politik yang Kuat
Keluarga yang menjadi politik dinasti memiliki pengaruh politik yang kuat di tingkat lokal, regional, atau nasional. Mereka seringkali memiliki jaringan dukungan yang kuat dalam dunia politik.
4. Penyebab Pergantian Kuasa
Pergantian kepemimpinan dalam politik dinasti seringkali terjadi karena pemilihan, pemilihan umum, atau penunjukan, tetapi seringkali juga ada penyalahgunaan kekuasaan yang memungkinkan perpindahan kuasa antaranggota keluarga.
5. Peningkatan Keuangan
Politik dinasti mungkin memanfaatkan kekuasaan politik untuk memperkaya diri sendiri atau keluarganya. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat.
6. Jaringan Kepentingan
Keluarga dalam politik dinasti seringkali memiliki hubungan yang erat dengan sektor bisnis atau kepentingan tertentu, yang dapat memberikan mereka keuntungan ekonomi atau kekuatan politik tambahan.
7. Rekayasa Pemilihan
Terkadang, politik dinasti dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk memengaruhi atau meretas proses pemilihan atau pemungutan suara, yang dapat mengamankan kemenangan bagi anggota keluarga mereka.
8. Hubungan Kuat dengan Partai Politik
Anggota politik dinasti seringkali memiliki hubungan yang kuat dengan partai politik tertentu, yang dapat mendukung kariernya dan memberikan dukungan politik yang kuat.
Dampak Politik Dinasti
Dampak politik dinasti adalah akan banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam system pemerintahan.
Dengan demikian akan banyak benturan kepentingan ketika dalam menjalankan roda pemerintahan termasuk juga penegakan hukum.
Menurut Zulkieflimansyah, dampak lain politik dinasti adalah partai akan jadi mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekruitmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, “darah hijau” atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi.
Dengan demikian, tertutuplah kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elite dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan.
Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance). Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme
Politik Dinasti juga dapat membuat orang yang tidak berkompeten memiliki kekuasaan, tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Sehingga, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas.
Alasan lainnya adalah politik dinasti berlawanan dengan paham di atas karena di dalamnya yang menjadi dasar sekaligus tujuan adalah kepentingan pribadi ( private interest ). Konsep demokrasi yang kita terima secara prinsipiil berarti mengedepankan legitimasi dan reproduksi kekuasaan yang melibatkan orang banyak.
Demikian ulasan mengenai apa itu politik dinasti, ciri hingga dampaknya pada pemerintahan dan negara. Semoga menambah wawasan Anda. (*)