Pelayananpublik.id- Angka pengangguran di Indonesia masih tinggi. Adapun kelompok yang paling banyak menganggur adalah sarjana.
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI, Ida Fauziyah, mengayakan saat ini ada sebanyak 12 persen pengangguran di Indonesia dan didominasi lulusan sarjana dan diploma.
Menurutnya, hal tersebut terjadi lantaran tidak adanya link and match antara perguruan tinggi dengan pasar kerja.
“Kita masih punya PR bahwa jumlah pengangguran lulusan sarjana dan diploma masih di angka 12 persen karena tidak adanya link and match,” kata Ida dalam keterangan, Kamis (23/2/2023).
Ida menuturkan, jumlah kelompok pekerja saat ini didominasi dari lulusan pendidikan SMP dan Sekolah Dasar. Sementara yang menganggur justru lulusan SMK, diploma dan sarjana.
Ida berharap melalui program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek RI bisa mengurangi angka pengangguran dan banyak lulusan diploma dan sarjana yang diterima pasar kerja.
“Saya kira dengan program pemagangan dilakukan anak-anak sudah dipersiapkan siap kerja sebelum lulus. Dengan MBKM mengurangi miss link and match, yang lulus hari ini tidak menambah pengangguran,” ujarnya.
Ida berharap program magang kerja bagi para mahasiswa bisa mengurangi kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan pasar kerja.
“Kita berharap pengangguran semakin turun, tidak ada target khusus,” ujarnya.
Ida juga mengomentari soal banyaknya buruh yang menjadi korban PHK akibat terkena dampak penurunan ekonomi global sekarang ini.
Ida mengatakan pemerintah belum memikirkan untuk memberikan subsidi upah seperti dalam tiga tahun terakhir. Menurutnya subsidi upah saat itu diberikan karena adanya kondisi pandemi dan penyesuaian kenaikan harga BBM.
“Bantuan subsidi upah tahun 2020 dan 2021 karena ada pandemi dimana para buruh berkurang pendapatannya akibat banyak mereka yang dirumahkan. Lalu tahun 2022 diberi subsidi upah karena ada penyesuaian kenaikan harga BBM, sehingga kita perlu membantu dengan subsidi upah, mudah mudahan (tahun ini) tidak ada yang membuat upah teman-teman buruh jadi berkurang. Sebenarnya kebijakan itu mengikuti kondisi,” jelasnya. (*)