Pelayananpublik.id- Naik jabatan dalam pekerjaan adalah impian semua orang apalagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Namun untuk naik jabatan tersebut bukanlah perkara mudah. PNS yang ingin naik jabatan tentu harus mempunyai kinerja dan track record yang baik. Kesalahan yang bahkan bukan dilakukan langsung oleh mereka pun bisa membuat gagal naik jabatan.
Seperti yang baru-baru ini diungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo bahwa ada sejumlah PNS yang gagal naik jabatan menjadi Eselon I karena keluarganya terpapar konten radikalisme di media sosial.
Tjahjo mengatakan jejak digital keluarga PNS juga dipantau oleh pemerintah. Serta tindakan dan jejak digital keluarga dapat mempengaruhi proses penilaian jika terkait dengan terorisme dan radikalisme.
“Ini saya bikin stres, dua tahun Kemenpan-RB dalam sidang TPA (Tim Penilai Akhir), hampir di atas 16 calon eselon 1 yang sudah hebat, profesor, doktor, mulai dari bawah naik, ikut TPA gagal jadi eselon 1 gara-gara kelakuan istrinya atau suaminya,” ujarnya dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (1/12/2021).
Tjahjo menegaskan bahwa paham terorisme dan radikalisme adalah ancaman bangsa. Jika pasangan atau keluarga ASN mengakses tokoh-tokoh radikal dan teroris, proses penilaian bisa gagal.
“Hampir setiap bulan kami mengeluarkan SK ASN yang kita berhentikan karena terpapar radikalisme terorisme,” tambah Tjahjo.
Dia mengatakan bahwa rekam jejak digital tidak akan bisa dihilangkan. Pemerintah bisa melihat data dan jejak rekam digital warganya jika dibutuhkan.
“Makanya hati-hati kalau orang mau jadi pejabat,” tutur Tjahjo.
Menurut dia, radikalisme dan terorisme sebagai tantangan berat dan kompleks yang sedang dihadapi oleh ASN dan Kemenpan-RB. Ia meminta agar ASN tegas menolak paham radikalisme.
“Kita harus berani bersikap siapa kawan siapa lawan. Adalah perorangan, kelompok, dan golongan yang dia terang-terangan atau sembunyi-sembunyi menyebar masalah radikalisme teroris,” ujarnya. (*)