Pelayananpublik.id- Selangkah lagi sekolah perempuan akan hadir di Sumatera Utara (Sumut). Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI) akan menjadi lembaga mitra pelaksana untuk menjalan salah satu model pemberdayaan perempuan di kalangan akar rumput melalui proses pembelajaran atau pendidikan sepanjang hayat ini.
Ketua Dewan Pengurus HAPSARI Laili Zailani menuturkan organisasinya mau ikut serta sebagai lembaga mitra pelaksana untuk Sekolah Perempuan karena konsepnya sesuai dengan konsep yang sudah HAPSARI bangun.
Kata dia, program yang mirip sudah mereka jalankan sebelumnya, yakni Layanan Berbasis Komunitas (LBK) sejak 2016.
“Tapi, selama ini kita hanya jalan di satu isu saja, terkait kekerasan terhadap perempuan,” ucapnya usai FGD Penyusunan Modul Pelatihan Fasilitator Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (Kelapa Muda) Sumatera Utara. Bertempat di Balairung HAPSARI di Deli Serdang, Rabu (17/11/2021).
Dia berharap, melalui kehadiran sekolah perempuan bernama Kelapa Muda ini, pengembangan isunya lebih luas. Apalagi dengan kerja sama pemerintah. Semua stake holder pun dia harap makin paham kalau pemberdayaan perempuan bukan hanya tugas Dinas PPPA Sumut.
“Karena sesungguhnya pemberdayaan perempuan bersinggungan dengan dinas lain. Seperti masalah stunting dengan Dinas Kesehatan, masalah desa dengan PSG juga dengan Bappeda. Semuanya harus berkolaborasi, bersinergi dan terintegrasi,” terangnya.
Terkait rencana peluncuran sekolah perempuan di pertengahan Desember 2021, Laili mengaku HAPSARI yakin bisa menjalankannya. “Namun, harus di dukung dengan kebijakan anggaran yang memadai. Saya yakin bisa. Karena komitmen semua pihak sudah ok. Ini adalah pilot project triple helix program sekolah perempuan,” tuturnya.
Model Pemberdayaan untuk Kesetaraan Gender
Dalam FGD, hadir sebagai narasumber ahli Sabrina. Mantan Sekda Sumut ini menjelaskan sekolah perempuan adalah model pemberdayaan perempuan untuk kesetaraan gender. Yaitu di bidang sosial, ekonomi dan politik.
“Sekolah ini tanpa dinding, bisa di mana saja. Deli Serdang menjadi yang pertama. Jika sudah jalan akan di buat di daerah lain di Sumut,” tuturnya.
Kata dia, sekarang Sumut perlu model pembelajaran akar rumput melalui pendidikan yang kritis, atau penting dan mendesak.
“Harus jelas narasinya, karena kita bicara di tingkat akar rumput, bukan di tingkat akademisi. Kita perlu membuat sekolah perempuan ini di tingkat desa dengan fasilitator yang sesuai dan mengerti akar rumput,” terangnya.
Kegiatan dibuka Kabid Dinas PPPA Safiaddar Turismiani. Hadir dalam penyusuan modul ini, perwakilan dari Bappeda Provinsi Sumut, Dinas P2KBP3A Deli Serdang, Bappeda Deli Serdang, Dinas PMD Deli Serdang, Puspa Sumut. Kemudian Direktur LBH Apik Medan, Jaringan Perempuan untuk Kesejahteraan (Ja-PUK), perwakilan FJPI Sumut, Ketua Pelaksana Harian HAPSARI dan Koordinator /Tim Program HAPSARI. (*)