Pelayananpublik.id- Pemerintah Indonesia sedang menggalakkan program Satu Data Indonesia (SDI). Dengan adanya program ini penyaluran bansos diklaim bisa lebih tepat sasaran.
Demikian dikatakan Staf Ahli Menteri (Perencanaan Pembangunan Nasional) PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Oktorialdi.
“Banyak sekali bantuan dari pemerintah yang langsung diberikan ke masyarakat namun mempunyai system yang berbeda-beda. Namun saat ini dengan adanya penyatuan sistem SDI ini yang juga di koordinasikan oleh Menteri Keuangan bahwa setiap bantuan seperti Program keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai, dapat tercatat siapa saja penerimanya, “ dikutip dari Kontan, Selasa (6/7/2021).
Selain itu, kata Oktorialdi, dengan adanya SDI juga akan melihat kriteria masing-masing keluarga ataupun individu apakah akan cocok dengan bantuan tersebut atau tidak.
Sehingga setiap ada bantuan dari pemerintah akan tercatat berdasarkan NIK individu tersebut.
Yogyakarta, misalnya, kata dia, bisa mengatur dan menyimpan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka sekitar Rp12 miliar hanya karena bantuan dana yang diberikan bisa tepat sasaran.
Seperti yang diketahui, Satu Data Indonesia baru mulai berjalan efektif pada 2021 ini padahal peraturannya sudah terbit sejak 2019.
Pelaksanaan program satu data ini agak terlambat mengingat aturan terkait SDI sudah terbit pada 2019 lalu lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019. Hal ini juga karena terganjal pandemi Covid-19. (*)