Pelayananpublik.id- Indonesia segera akan masuk pada masa vaksinasi Covid-19. Hal ini karena vaksin sudah masuk bahkan sudah mengantongi izin edar dari BPOM.
Terkait itu tim pengawas penyaluran vaksin Covid-19 pun dibentuk. Tim pengawas itu berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa), Kejaksaan Agung, dan kepolisian.
Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan semua produk peraturan Menkes terkait vaksinasi adalah hasil tim bersama, KPK adalah bagian tim dan mereka akan mengundang juga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk distribusi vaksin dan penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) nantinya.
NIK itu, kata Pahala, digunakan sebagai basis para penerima vaksin.
“KPK juga ikut dalam tim kecil satu data pada intinya kami ingin pemberian vaksin ini dijaga jadi setiap vaksin digunakan dengan basis NIK,” ungkap Pahala.
Sementara, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pihaknya meminta bantuan KPK untuk mengawasi risiko-risiko apa saja dalam pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19. Salahsatunya terkait pembelian vaksin yang masih terbatas jumlahnya.
“Sejak awal beberapa risiko yang kami diskusikan dengan KPK adalah pertama, vaksin ini pembeliannya sifatnya khusus, perusahan penyedianya tidak banyak di dunia, akibatnya tender, bidding, open document susah dilakukan. Butuh 9 miliar dosis vaksin, padahal kapasitas produksi hanya 6 miliar, jadi betul-betul perebutan sehingga pengadaan yang berbeda dan harga yang juga beda dengan kondisi biasa,” ujarnya.
Masalah lainnya adalah pengadaan vaksin Covid-19 dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu pembelian langsung ke produsen, antara lain ke Sinovac, AstraZenica, Pfizer, dan Novavax, serta secara multilateral WHO dan Aliansi Vaksin Dunia (Covax-GAVI).
“Yang mekanisme bilateral biasa kami beli melalui biofarma, sedangkan multilateral itu gratis karena kerja sama internasional padahal barangnya sama. Di daftar GAVI ada vaksin Novavax dan AstraZenica, jadi kenapa kita juga beli multilateral? Karena barangnya tidak cukup untuk memvaksin 182 juta orang Indonesia,” jelasnya. (*)