PelayananPublik.id – Dalam Rangka Penyerahan Kewenangan KPA/ Pada Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Banten di Plaza Aspirasi KP3B, Curug Kota Serang Senin, (10/02), Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) yakin bahwa Banten bisa berhasil tanpa korupsi.
“Sekarang mekanisme pelaksana kuasa anggaran ke kepala sekolah. Kalau Dindik (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, red), terlalu jauh. Awas kalau diselewengkan. Tigakali berturut Banten raih WTP,” ujar Gubernur.
Gubernur WH perintahkan jajaran pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk tidak asal menampatkan guru. Penempatan guru harus mempertimbangkan tempat tinggalnya. Agar lebih dekat sekolah sehingga lebih nyaman dalam bekerja dan tidak banyak keluar biaya transport.
Dalam kesempatan itu, Gubernur WH juga paparkan capaian Pemprov Banten dalam tata kelala pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pembanguna bidang kesehatan, pariwisata, hingga bidang pendidikan.
“Ke depan, kita tingkatkan lagi akses jalan ke pendidikan dan akses jalan ke pertanian,” ungkapnya.
Ditambahkan, tahun ini Pemprov Banten mengembangkan pertanian, pariwisata, dan pembanguunan sport center. Membangun pertanian dan agriwisata dengan gerakan menanam jengkol, durian dan pengembangan kopi. Juga pelabelan (branding) terhadap manggis, rambutan, kelapa, beras serta hasil pertanian dan perkebunan lainnya dari Banten.
“Ayo kita gerakkan pertanian Banten. Halaman sekolah dan rumah bisa kita tanami sayur dan buah-buahan,” ajak Gubernur WH.
Semantara itu Plt. Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Muhamad Yusuf melaporkan dengan bimbingan teknis ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman kepada peserta tentang perencanaan dan pengelolaan di sekolah serta meningkatkan pelaksanaan anggaran pendapatan daerah di Provinsi Banten tahun 2020 yang akuntabel, transparan, efektif serta meningkatkan kemampuan pegawainya.
“Kemudian outputnya adalah semua petugas dalam pengelolaan yang ada di sekolah memiliki kemampuan dan mahir untuk membuat laporan sehingga masyarakat atau stakeholder sekolah terlayani dengan cepat dan tepat,” jelasnya.
Pembukaan Bimbingan Teknis diikuti oleh 240 orang kepala sekolah, 240 orang kepala tata usaha, dan 392 orang dari organisasi perangkat daerah di lingkungann Pemprov Banten. Selanjutnya bimbingan teknis dilaksanakan pada masing-masing Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. (Kimi)