Pelayananpublik.id- Kinerja Ombudsman RI mendapat sorotan dan kritik dari politikus PDIP Johan Budi Sapto Prabowo.
Mantan Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengkritisi sikap komisioner Ombudsman yang dianggap hobi manggung, ramai berstatement di media tapi minim prestasi.
Seharusnya, kata dia, Ombudsman lebih banyak memproduksi rekomendasi kepada lembaga negara dan daerah untuk perbaikan kualitas pelayanan publik.
Ia mencontohkan kritik Ombudsman saat Presiden bertemu dengan petinggi parpol di Istana yang hanya ramai di pemberitaan media. Namun kelanjutannya sama sekali tidak ada.
“Pada dua bulan lalu, ada komennya komisioner Ombudsman yang menganggap pertemuan presiden dengan salah satu ketua umum parpol di Istana dan dianggap ranah politik oleh Ombudsman. Lalu apa rekomendasinya. Jangan sampai rame di media saja. Tapi tidak ada hasil nyata,” katanya dalam rapat kerja bersama Ombudsman Senin (02/12/2019) siang.
Dia mengingatkan, tugas utama Ombudsman adalah melahirkan rekomendasi terhadap kinerja pelayanan. Karena itu, produktivitas Ombudsman dilihat dari seberapa efektif rekomendasi Ombudsman mengubah pelayanan publik. Baik di pemerintahan pusat maupun di daerah.
“Banyak sekali pemberitaannya statement komisioner ombudsman ini. Tapi yang dikomenin cukup ramai di media yang saya belum lihat apa hasil rekomnya. Karena Ombudsman ini harus laporkan rekomendasinya,” katanya.
Selain itu, Johan Budi juga menyoroti besarnya anggaran belanja ombudsman. Dia mempertanyakan besaran anggaran yang diajukan ke Komisi II untuk tahun 2020 yang dalam proposal pengajuan anggarannya, belanja langsung jauh lebih besar daripada belanja tidak langsung.
“Artinya, kalau saya lihat anggaran untuk belanja pegawai jauh lebih besar daripada anggaran kerjanya. Bahkan 2020 jadi turun. Belanja pegawai justru naik. Padahal Ombudsman ini harusnya memberi contoh kepada instansi yang lain,” kritiknya. (*)
Sumber: Indopolitika.com