Pelayananpublik.id – Demonstrasi (demo) atau unjuk rasa ternyata berpengaruh cukup besar bagi satu negara jika berlangsung terus-menerus dan dalam skala besar.
Beradasarkan penjelasan di wikipedia demoknstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Biasanya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakan pemeritah atau suatu masalah yang bertentangan dengan kehidupan sosial.
Bagi negara yang menerapkan sistem demokrasi, demo adalah hal yang diperbolehkan dan dilindungi oleh atauran atau undang-undang.
Negara demokrasi adalah Negara yang menganut bentuk dan system pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi juga berarti ‘gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan bagi semua warga negara’, misalnya berpaham demokrasi.
Namun apa jadinya bila demo dengan skala besar terus terjadi di satu negara. Tentunya banyak hal bisa terganggu, termasuk ketertiban umum bahkan hingga berdampak pada lumpuhnya perekonomian di suata negara atau daerah.
Demo dengan jumlah massa yang besar bisa berdampak pada kemacetan hingga berdampak pada banyak sektor perekonomian khususnya di bidang transportasi dan pengangkutan barang.
Salah satu negara yang terkena dampak cukup besar akibat demo yang terus berlangsung adalah Hongkong yang nyaris lumpuh pada Sabtu, 5 Oktober 2019 kemarin.
Hong Kong merupakan negara semi-merdeka dengan nama resmi Hong Kong Special Administrative Region atau Daerah Administratif Khusus Hong Kong.
Demo yang berlangsung di Hong Kong sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Pada Sabtu lalu, demo dipicu seorang yang diduga ditembak oleh aparat setempat pada Jumat malam.
Alhasil, pemrotes berseteru dengan polisi, merusak bisnis yang terkait pemerintah daratan dan stasiun kereta api, dan membakar setidaknya satu kereta.
Banyak bisnis tutup. Supermarket yang buka memiliki antrian panjang karena pembeli membeli persediaan.
Protes tersebut mengikuti peringatan dari para pemimpin oposisi bahwa keputusan Lam untuk menerapkan undang-undang darurat era kolonial untuk memberlakukan larangan itu hanya akan membuat para kritikus marah lebih jauh.
Lumpuhnya ekonomi karena kegiatan bisnis yang tak berjalan serta layanan kereta api ditangguhkan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun.
Akan tetapi, Otoritas Moneter Hong Kong, bank sentral de facto kota itu, menepis spekulasi di media sosial pada hari Sabtu yang menyatakan perekonomian terganggu.,
HKMA mengatakan dalam sebuah pernyataan, kota ini memiliki sistem perbankan yang kuat dan sehat dengan likuiditas yang cukup.
“Hal ini diposisikan dengan baik untuk menahan volatilitas pasar dan memiliki persediaan uang kertas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya seperti dilangsir dari Tempo.co